TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah pusat memperkuat dukungan pembangunan infrastruktur dasar di daerah, terutama sektor sanitasi, air minum, dan infrastruktur sosial ekonomi.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja gabungan Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang bagi DPRD untuk mengonsultasikan sejumlah kebutuhan pembangunan Gorontalo sekaligus menyelaraskan program pemerintah pusat dengan kondisi di daerah.
Rombongan DPRD diterima Deva Kurniawan Rahmadi, Kasubdit KPICK, bersama jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Pembahasan mencakup program sanitasi lingkungan, sanitasi wilayah, hingga Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, mengatakan koordinasi tersebut penting agar kebutuhan infrastruktur di Gorontalo dapat disampaikan langsung kepada pemerintah pusat.
Menurut dia, pembangunan sanitasi tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan bangunan fisik.
Infrastruktur yang telah dibangun harus dapat digunakan masyarakat, memiliki keberlanjutan fungsi, serta memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan.
DPRD juga meminta agar program Cipta Karya dan PISEW tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta potensi masing-masing wilayah di Gorontalo.
Data Direktorat Jenderal Cipta Karya menunjukkan akses air minum Gorontalo pada 2025 mencapai 95,95 persen. Angka tersebut berada di atas capaian nasional sebesar 93,22 persen.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada sektor sanitasi.
Akses sanitasi di Gorontalo tercatat 84,70 persen, sedangkan capaian nasional mencapai 85,37 persen.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan penguatan program sanitasi dinilai masih diperlukan di Provinsi Gorontalo.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD turut membahas sejumlah program Cipta Karya yang telah dilaksanakan di Gorontalo.
Di antaranya pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SPAM Kota Gorontalo sebanyak 794 sambungan rumah, program Pamsimas di Kabupaten Boalemo, serta pembangunan Kantor Bupati Pohuwato.
Selain itu, SPAM Regional Gorontalo Raya direncanakan memasuki tahap pertama dengan periode pelaksanaan 2027–2031.
Namun, DPRD juga menyoroti persoalan keberfungsian infrastruktur yang telah dibangun.
Dalam bahan evaluasi Cipta Karya, terdapat sejumlah sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat yang telah diserahterimakan tetapi tidak lagi berfungsi.
Persoalannya beragam, mulai dari kerusakan jaringan transmisi, debit sumber air yang terbatas, kerusakan pompa, hingga keterbatasan biaya operasional.
Karena itu, DPRD menilai pembangunan infrastruktur baru harus dibarengi dengan kesiapan daerah untuk mengelola dan mempertahankan keberlanjutan fasilitas tersebut.
Kesiapan itu berkaitan dengan pemenuhan Readiness Criteria (RC), seperti dokumen perencanaan, kajian teknis atau kelayakan, status lahan, perizinan, DED/RAB, dokumen lingkungan, serta persyaratan pendukung lainnya.
Sementara untuk PISEW, pembahasan diarahkan pada peluang pengembangan infrastruktur sosial ekonomi yang dapat memperkuat konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Infrastruktur pendukung kawasan perdesaan menjadi salah satu perhatian agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada fasilitas, tetapi juga mampu menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
DPRD berharap hasil koordinasi dengan Kementerian PU dapat memperkuat sinkronisasi antara agenda pembangunan nasional dan kebutuhan Gorontalo.
Dengan demikian, dukungan pemerintah pusat diharapkan lebih tepat sasaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan air minum, sanitasi, infrastruktur dasar, serta fasilitas yang mendukung perekonomian masyarakat.
Bagi DPRD Provinsi Gorontalo, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun.
Yang lebih penting adalah memastikan fasilitas tersebut benar-benar digunakan, berfungsi dalam jangka panjang, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
