Tabayyun.co.id, Bone Bolango– Kritik terhadap keberadaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) muncul dari salah satu warga Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Melalui media sosial, Moh. Zulkifli Podongge, anggota Karang Taruna Remaja, menyampaikan keluhan terkait nasib para pengurus BUMDes yang bekerja tanpa kejelasan honorarium.
Zulkifli mengungkapkan hal tersebut melalui unggahan di akun Facebook pribadinya. Ia menyoroti beban kerja para pengelola BUMDes yang menurutnya tidak diimbangi dengan apresiasi atau insentif yang layak.
“Bagaimana mungkin BUMDes bisa dikelola dengan baik jika para pengurusnya diperlakukan hanya sebagai relawan tanpa penghargaan yang layak?” tulis Zulkifli.
Dianggap Tulang Punggung, Tapi Dibiarkan Lelah
Menurutnya, pemerintah terlalu fokus mendorong desa untuk menciptakan kemandirian ekonomi melalui BUMDes, namun abai terhadap kesejahteraan orang-orang di balik operasionalnya. Ia menyebut para pengurus ini bekerja layaknya profesional, tetapi tidak mendapatkan gaji yang semestinya.
“Apakah mungkin tulang punggung bisa tegak tanpa diberi tenaga dan nutrisi yang layak?” lanjutnya.
Tenaga dan Waktu Dikorbankan Tanpa Imbalan
Dalam unggahan itu, Zulkifli juga menyinggung banyaknya pengelola BUMDes yang bekerja tanpa jam kerja yang jelas, bahkan mengorbankan waktu bersama keluarga demi kemajuan desa. Namun, dedikasi mereka tidak berbanding lurus dengan perhatian dari pemerintah.
“Mereka tidak digaji, seolah-olah kerja kerasnya tidak berharga. Sampai kapan pemerintah menutup mata terhadap ketidakadilan ini?” tegasnya.
Pemerintah Diminta Hadirkan Regulasi Jelas
Ia pun menyerukan kepada pemerintah agar melakukan evaluasi serius terhadap sistem pengelolaan BUMDes di seluruh Indonesia. Menurutnya, negara perlu menjamin kesejahteraan para pengurus melalui aturan yang konkret.
“Berikan regulasi yang jelas tentang honorarium atau gaji tetap agar pengurus BUMDes bisa bekerja dengan motivasi tinggi dan profesional,” tulis Zulkifli.
