TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Persoalan jaminan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, hingga akses bantuan pemerintah menjadi aspirasi utama masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Darsianti Tuna, di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga mempertanyakan mekanisme kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka juga ingin mengetahui jenis bantuan pemerintah yang dapat diakses serta persyaratan untuk mendapatkannya.
Darsianti mengatakan, persoalan tersebut bukan hanya muncul di Kelurahan Liluwo. Aspirasi serupa juga banyak disampaikan masyarakat saat dirinya menggelar reses di sejumlah titik lainnya.
Menurutnya, persoalan jaminan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, dan bantuan sosial menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menjelaskan, sebagian besar persoalan yang disampaikan warga bersinggungan dengan tugas dan mitra kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan aspirasi lainnya akan diteruskan kepada komisi maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Pada beberapa titik memang banyak masyarakat, di mana-mana pertanyaan mereka itu sama. Mereka mempertanyakan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, kemudian bantuan-bantuan sebenarnya apa yang bisa mereka dapatkan,” ungkap Darsianti.
Terkait usulan bantuan, Darsianti menjelaskan bahwa realisasinya perlu menyesuaikan tahapan perencanaan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Mengingat APBD induk 2027 telah melalui tahapan perencanaan dan pembahasan pada 2026, usulan baru yang disampaikan masyarakat berpeluang diperjuangkan melalui mekanisme anggaran perubahan 2027.
Karena itu, ia meminta masyarakat tetap menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi agar dapat dicatat dan diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Berikan Nomor HP agar Warga Bisa Berkomunikasi Langsung
Ada hal yang menjadi perhatian Darsianti dalam setiap pelaksanaan reses. Ia menyadari tidak semua warga berani menyampaikan persoalan secara terbuka ketika kegiatan berlangsung.
Untuk mengatasi hal tersebut, dirinya memilih memberikan nomor telepon pribadi kepada masyarakat di setiap titik kunjungan.
Dengan demikian, warga yang belum sempat menyampaikan aspirasi secara langsung tetap memiliki kesempatan untuk berkomunikasi melalui WhatsApp maupun sambungan telepon.
Menurutnya, pola komunikasi tersebut cukup efektif. Bahkan, setelah kegiatan reses selesai, sejumlah warga masih menghubunginya untuk menyampaikan persoalan maupun kebutuhan yang belum sempat dibicarakan dalam pertemuan.
Ia berharap, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat tidak berhenti ketika kegiatan reses berakhir.
“Kami berharap kegiatan reses seperti ini tidak hanya sekadar seremonial. Apa yang mereka sampaikan bisa kita akomodir dalam program-program yang ada di OPD masing-masing, terutama melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD,” tegasnya.
Darsianti menambahkan, reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kondisi masyarakat sekaligus menghimpun kebutuhan riil di lapangan.
Aspirasi yang terkumpul diharapkan tidak sekadar menjadi catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program pemerintah daerah sesuai kewenangan, skala prioritas, dan ketersediaan anggaran.
