TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA — Wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia memicu respons luas dari kalangan pengusaha.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau agar stabilitas iklim usaha dan ketenangan ekonomi nasional tetap diprioritaskan di tengah dinamika ketatanegaraan yang terjadi.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menyatakan bahwa institusinya memilih untuk bersikap netral serta menghargai seluruh mekanisme hukum yang berlaku di tanah air.
“Dari perspektif dunia usaha, kami menghormati setiap proses politik dan ketatanegaraan yang berlangsung sesuai dengan konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (10/11/2026).
Erwin menegaskan, Kadin Indonesia berfokus pada jaminan ketenangan berinvestasi serta keberlanjutan arah kebijakan pemerintah, ketimbang terlibat dalam ranah politik praktis perorangan.
Ia juga memperingatkan agar perdebatan politik ini tidak membentang menjadi ketidakpastian dalam jangka waktu lama.
“Namun, apabila berkembang menjadi ketidakpastian berkepanjangan, hal tersebut dapat memengaruhi persepsi risiko investor, keputusan ekspansi perusahaan, dan arus investasi,” jelasnya.
Menurut Erwin, fondasi dasar investor dalam menanamkan modalnya bertumpu pada kepastian hukum, konsistensi regulasi ekonomi, dan ketenangan politik. Kendati demikian, ia meyakini bahwa kondisi ekonomi nasional masih cukup tangguh dalam menghadapi guncangan politik saat ini.
“Meski demikian, kami melihat fundamental ekonomi Indonesia tidak seharusnya langsung dinilai negatif hanya karena munculnya satu dinamika politik,” bebernya.
Ia pun mendorong agar seluruh program strategis pemerintah, seperti proyek infrastruktur, hilirisasi, dan penyediaan lapangan kerja, terus mengeksekusi target yang telah direncanakan sebelumnya tanpa hambatan.
“Pemerintah juga perlu memberikan kepastian bahwa program investasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, dan berbagai kebijakan strategis ekonomi tetap berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
Sementara itu, kabar perihal niat pengunduran diri tersebut telah disampaikan langsung oleh Wapres Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan intensif di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengonfirmasi bahwa dialog antara Presiden dan Wapres berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam pada pagi hari.
“Dalam pertemuan itu memang Wapres menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” ujarnya.
Prasetyo menepis kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo secara tegas menolak permohonan tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan ruang pandangan dan masukan konstruktif.
“Namun dalam diskusi, Presiden memberikan saran-saran dan Wapres memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki melalui PTUN,” jelasnya.
