Tabayyun.co.id, GORONTALO- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, mengungkapkan kekecewaannya sekaligus menegur keras kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV pada Senin (24/11/2025).
Rapat tersebut membahas pelaksanaan Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 serta sejumlah sorotan yang muncul di ruang publik.
Dalam forum itu, Darsianti menilai desain medali GHM 2025 tidak mencerminkan representasi perempuan karena hanya menampilkan nama Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, tanpa mencantumkan nama Wakil Gubernur Idah Syahidah.
Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan upaya pengarusutamaan gender yang sedang diperjuangkan Komisi IV melalui penyusunan Perda PUG.
Ia menegaskan pandangannya melalui pernyataan langsung dalam rapat.
“Sebagai perempuan dan sebagai kolektor medali lomba lari, saya merasa kecewa melihat medali yang hanya mencantumkan nama gubernur. Ibu Ida adalah representasi perempuan, bahkan perempuan pertama yang menjadi kepala daerah di Provinsi Gorontalo. Seharusnya beliau juga dicantumkan,” tegas Sri dalam RDP tersebut.
Darsianti mengatakan, tingginya partisipasi pelari perempuan pada berbagai event lari seharusnya menjadi pertimbangan bagi panitia untuk menghadirkan simbol yang lebih inklusif.
Ia menyebut kritik yang disampaikannya bukan sebatas reaksi pribadi, tetapi bagian dari tanggung jawabnya sebagai anggota dewan dan pelari aktif.
Selain soal medali, ia juga menyoroti kurangnya koordinasi antara panitia dan Komisi IV terkait penyelenggaraan lomba. Ia menyebut dirinya mengikuti ajang tersebut dengan mendaftar mandiri tanpa menerima informasi apa pun dari pihak penyelenggara.
“Kami di Komisi IV tidak pernah dilibatkan atau diberi informasi. Saya mendaftar sendiri, bukan karena saya menuntut fasilitas, tetapi karena kurangnya komunikasi,” ujarnya.
RDP ini menjadi pertemuan perdana antara Komisi IV dan Dispora untuk membahas polemik yang sebelumnya berkembang di media sosial menjelang kegiatan berlangsung. Darsianti berharap pelaksanaan GHM dapat lebih rapi, terbuka, dan memperhatikan representasi seluruh unsur pemerintah daerah, termasuk perempuan.
Ia juga menambahkan bahwa dalam berbagai event lari, medali biasanya dibedakan antara kategori 5K dan 10K sehingga memberi kepuasan tersendiri bagi pelari. Namun pada GHM Gorontalo, medali justru tidak memiliki pembeda dan penggunaan tali berwarna biru dinilai menimbulkan kesan nuansa politik.
Sementara itu, Kadispora Provinsi Gorontalo Danial Ibrahim menjelaskan bahwa desain medali dan logo merupakan murni dari kepanitiaan GHM.
” Tanpa arahan dan tanpa permintaan Gubernur,jadi murni inisiatif panitia dan panitia siap bertanggung jawab,” ucap Danial.
Menurutnya, Medali yang dibuat adalah standar Nasional. Panitia melihat bahwa yang pernah terjadi di Event Jawa Barat pada saat pencantuman logo pada tahun 2019 ada nama Gubernur.
“Pada medali tersebut yang tercantum hanya ada nama Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Sehingganya, hal tersebut menjadi dasar kami untuk mendesain, karena peserta bukan hanya dari Gorontalo,” ujarnya.
” Selain itu, karena memang etika birokrasi, yang tercantum adalah nama kepala Daerah yakni Gubernur Gorontalo yang kebetulan Gubernurnya Gusnar Ismail,” pungkasnya.
