Tabayyun.co.id, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo meminta penjelasan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terkait polemik penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025.
Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung Senin (23/11/2025),publik menyoroti persoalan desain medali yang memuat nama Gubernur Gusnar Ismail, sehingga menimbulkan kontroversi di ruang publik.
Pada pertemuan itu, Kepala Dispora Gorontalo Danial Ibrahim memaparkan perkembangan persiapan GHM yang dijadwalkan digelar pada 7 Desember 2025. Salah satu poin yang menjadi pertanyaan Komisi IV, yakni keputusan panitia mencantumkan nama Gubernur di bagian belakang medali.
Danial menjelaskan bahwa desain tersebut merujuk pada penyelenggaraan Pocari Sweat Run 2019 di Bandung, Jawa Barat, yang juga menampilkan nama Gubernur Ridwan Kamil.
“Perlu kami tegaskan, dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa desain medali ini adalah murni inisiatif panitia, tanpa arahan tanpa permintaan Gubernur, dan panitia pelaksana bertanggung jawab terhadap hal ini,” ujar Danial.
Ia menambahkan bahwa referensi dari ajang di Jawa Barat itu menjadi dasar panitia mengadopsi format serupa.
“Dalam event tersebut, yang menandatangani hanya Gubernur Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat. Sehingganya ini menjadi dasar panitia sehingga mendesain medali GHM skala nasional dan internasional,” ucapnya.
Namun, argumentasi Danial mendapat tanggapan kritis dari Sekretaris Komisi IV DPRD Gorontalo, Ghalieb Lahidjun. Ia menilai alasan yang disampaikan Dispora tidak tepat dan justru memperkeruh keadaan.
“Saya ini politisi Pak Kadis, kalau kita jadikan standar Jawa Barat kebetulan saya punya kawan dasana Ketua KNPI. Pak Kadis tahu tidak secara politis elektabilitas Wakil Gubernur pada saat itu jauh dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Sehingganya, kebijakan pemerintah mereka tahu beliau (Ridwan) yang berkuasa di sana karena elektabilitasnya. Olehnya dengan hal seperti ini nama Ridwan Kamil yang digunakan. Bedanya di Gorontalo pak Kadis. Jika pak kadis merujuk pada Jawa Barat sebagai alasan harus mencantumkan hanya nama Gusnar Ismail maka saya ingin menyampaikan nama Idah Syahidah yang harus tulis di situ,” tegas Ghalieb.
Ghalieb mempertanyakan keyakinan Danial bahwa alasan serupa tidak mengandung unsur politik.
“Pak Kadis yakin gak, jika di Jawa Barat hanya alasan birokrasi, bukan alasan politik. Pak Kadis yakin tidak? Jadi, tidak usah mencari alasan itu. Salah ini barang pak kadis,” tutur Ghalieb.
Ghalieb juga mengingatkan perbedaan konstelasi politik antara Gorontalo dan Jawa Barat. Menurutnya, alasan birokrasi tidak relevan jika menyangkut desain medali yang sejatinya tidak menyalahi aturan ketika memuat dua nama sekaligus.
“Jadi, bukan alasan itu pak kadis. Ini bukan surat menyurat yang harus ditandatangani oleh Gubernur jika bicara soal etika birokrasi seperti apa yang disampaikan. Tapi ini soal medali pak kadis, apakah ketika menulis Gusnar-Idah akan terjadi pelanggaran birokrasi pak? Kan tidak akan terjadi apa-apa pak kadis,” ucapnya.
Ia bahkan menilai keputusan sepihak tanpa konsultasi dapat memengaruhi hubungan pimpinan daerah.
“Pak Kadis mau alasan apapun, nyata barang ini. Justru ini menimbulkan situasi yang tidak kondusif di antara Gubernur dan Wakil Gubernur, Saya ini lama 7 tahun juru bicara Gubernur 3 tahun staf khusus. Jadi, tidak ada satupun keputusan yang seperti ini kemudian tidak dibawa ke Gubernur untuk dimintai persetujuan,” ungkap Ghalieb.
“Apakah Pak Kadis jujur, hal seperti ini kemudian tidak dimintai persetujuan?” tambahnya.
Ghalieb, yang juga Sekretaris DPD partai Golkar Provinsi Gorontalo, menegaskan bahwa pihaknya ingin menjaga stabilitas pemerintahan Gusnar–Idah agar tidak terjadi kegaduhan di publik.
“Oleh karena itu, mari kita fokus dalam penyelesaian. Sehingganya, kami ingin meminta klarifikasi kepala Dinas kemudian setelah ini kita akan rapat internal agar bisa memberikan masukan kepada Gubernur,” tutup Ghalieb.
