Tabayyun.co.id, Gorontalo — Puluhan guru dan pegawai tidak tetap (PTT) yang mengajar di SMA di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menyampaikan kegelisahan mereka terkait masa depan status kepegawaian. Mereka datang menemui Wali Kota Gorontalo pada malam hari, berharap ada jalan keluar menjelang batas waktu penyelesaian masalah pada 2025.
Para guru honorer itu mengaku sudah berulang kali menyampaikan persoalan mereka kepada pemerintah provinsi. Namun, menurut para perwakilan, tindak lanjut yang mereka harapkan belum terlihat jelas dan beberapa pertemuan sebelumnya hanya berujung pada janji untuk mempelajari masalah tersebut.
Sebagian dari mereka disebut telah mengabdi hingga 15 tahun. Anak didik mereka bahkan sudah ada yang menjadi ASN, sementara para guru honorer justru menghadapi kemungkinan kehilangan pekerjaan apabila status mereka tidak terselesaikan tahun ini.
Mereka mengatakan sudah dua kali mengutus perwakilan ke Kementerian PAN-RB dan BKN RI untuk mencari kepastian. Namun, seluruh proses diarahkan kembali ke Pemerintah Provinsi. Dalam salah satu kunjungan, perwakilan guru bahkan berada di kementerian bersamaan dengan kunjungan gubernur, tetapi tidak ada langkah khusus yang ditujukan bagi penyelesaian nasib mereka.
Berbeda dengan usaha pemerintah kota, para guru mengapresiasi langkah Wali Kota yang disebut datang langsung ke Jakarta menggunakan biaya pribadi demi memperjuangkan nasib para honorer. Dukungan itu membuat suasana pertemuan menjadi haru.
Seorang ibu guru yang duduk di barisan belakang menyampaikan harapannya secara spontan.
“tidak boleh mo baku ganti dulu pak, bapak jo yang jadi Gubernur,” ucapnya.
Ucapan itu langsung disusul peserta lain.
“iyo jo, te pak jo yang jadi Gubernur,” timpal seorang ibu lainnya.
Sejumlah pejabat Pemerintah Kota yang mendampingi terlihat tersenyum.
“pak Wali biar dulu di Kota,” ujar seorang pejabat sambil tertawa kecil.
Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota menyebut persoalan ini kembali bergantung pada kebijakan pimpinan daerah tingkat provinsi. Ia menyatakan memahami bahwa penentuan kelulusan tenaga honorer berada pada otoritas daerah.
Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa pendanaan untuk menggaji 327 tenaga guru honorer berasal dari daerah. Karena itu, menurutnya, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan keberanian dan kepedulian pemimpin daerah.
Meskipun menjadi kewenangan gubernur, Wali Kota menegaskan bahwa dirinya tetap merasa perlu memperjuangkan para guru, terutama karena terdapat 66 tenaga honorer di antaranya yang merupakan warga Kota Gorontalo. Ia juga berencana meminta dukungan bupati dari kabupaten lain.
Dari total 327 guru honorer, terdapat 39 orang dari Boalemo, 117 dari Kabupaten Gorontalo, 45 dari Gorontalo Utara, serta puluhan lainnya dari Pohuwato dan Bone Bolango.
“saya akan coba bicara dengan para Bupati,” kata Wali Kota.
Ia sekaligus mengingatkan Pemerintah Provinsi dan pihak sekolah agar tidak menghalangi para honorer memperjuangkan hak mereka. Selain jalur koordinasi antar daerah, Wali Kota juga menyebut akan menggunakan jalur partai untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut.
Ia mempertanyakan kesanggupan pemerintah provinsi membayar gaji 327 tenaga honorer. Menurutnya, penyelesaian penuh membutuhkan kemampuan manajerial dan langkah strategis dari pemimpin daerah, sebagaimana ia klaim telah dilakukan di Kota Gorontalo.
Para guru honorer juga menilai kurangnya informasi sebagai bagian dari persoalan utama. Selama bertahun-tahun bekerja, mereka mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai status mereka, sementara mereka tetap menjalankan tugas mengajar dengan jarak pulang- pergi yang jauh setiap hari.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota juga menyampaikan bahwa Kepala BKN RI dijadwalkan datang ke Gorontalo pada 4 Desember 2025.
“insyaAllah beliau bisa memberi jalan keluar, saya akan coba fasilitas agar kalian bisa ketemu mantan Pj Gubernur Gorontalo, beliau sangat memperhatikan Gorontalo,” katanya.
Para guru honorer disebut telah memiliki sertifikasi, sehingga menurut mereka masih ada peluang untuk diangkat. Mereka membandingkan dengan daerah lain seperti Gorontalo Utara yang dinilai mampu menyelesaikan persoalan serupa.
