Tabayyun.co.id, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan tengah menelaah wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD. Kajian itu, menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi publik sekaligus ketentuan konstitusi.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto ketika menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Minggu (7/12).
Hasto menjelaskan, pembahasan dilakukan untuk menilai apakah pemilihan langsung atau pemilihan lewat DPRD lebih efektif memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah dan kualitas demokrasi.
Ia menekankan pentingnya kemampuan kepala daerah dalam menjalankan keputusan politik yang mendorong percepatan pembangunan dan pengurangan kesenjangan.
“Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” katanya.
PDIP, lanjut Hasto, juga menimbang ketentuan UUD terkait pemilihan kepala daerah.
“Suasana kebatinan ketika konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil, nah inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi itu,” ucap dia.
Menurut Hasto, pemilihan langsung pada dasarnya dirancang untuk memberikan legitimasi kuat karena jabatan kepala daerah berlangsung lima tahun. Namun, ia memahami alasan sebagian pihak mengusulkan pemilihan melalui DPRD.
Usulan itu sebelumnya dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan mendapat respons dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kita juga tidak menutup mata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu akibat pemilihan secara langsung itu menimbulkan beban biaya yang begitu besar, biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” kata Hasto.
Ia menambahkan, PDIP akan membawa pembahasan itu dalam rapat kerja nasional awal tahun depan.
“Ini suatu alasan yang kami tangkap. Nah, tentu saja ini semua, kami akan melakukan kajian di dalam rapat kerja nasional yang akan datang,” sambungnya.
Sebelumnya, Bahlil mengusulkan agar Pilkada kembali diputuskan oleh DPRD. Presiden Prabowo yang hadir dalam acara HUT ke-61 Golkar menilai usulan itu dapat mengurangi ongkos politik.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” kata Kepala Negara.
