Tabayyun.co.id, GORONTALO – Rapat Paripurna ke-64 dalam rangka memperingati 25 tahun Provinsi Gorontalo, Jumat (5/12/2025), menjadi ruang evaluasi bagi DPRD untuk menegaskan bahwa capaian positif daerah belum sepenuhnya menjawab ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di berbagai sektor.
Ketua DPRD Idrus M. Thomas Mopili menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas APBD hingga menyentuh Rp1,75 triliun serta penurunan angka kemiskinan ke level 13,24 persen patut diapresiasi. Namun ia menekankan bahwa sejumlah persoalan mendasar masih memerlukan langkah penanganan yang lebih terarah.
“Angka-angka ini menunjukkan kemajuan. Tapi kita juga harus jujur melihat beberapa sektor belum bergerak secepat yang kita inginkan,” ujar Thomas.
Ia menambahkan bahwa penguatan ekonomi daerah tidak cukup hanya dengan meningkatnya PDRB per kapita yang kini berada pada Rp44,43 juta.
Menurutnya, pemerataan manfaat ekonomi hingga wilayah pedesaan merupakan isu yang perlu dipastikan berjalan seimbang, terutama terkait infrastruktur, pertanian, serta tata kelola sektor sawit dan pertambangan.
Sepanjang tahun 2025, DPRD mencatat telah menerima 16 penyampaian aspirasi masyarakat serta memfasilitasi sekitar 50 kali rapat dengar pendapat. Isu-isu yang masuk turut mencakup penataan ruang, layanan publik, dan dampak aktivitas industri yang belum tertangani optimal.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan strategis, DPRD membentuk dua panitia khusus (Pansus) yang fokus pada tata kelola kelapa sawit dan pertambangan. Kedua sektor tersebut kerap memunculkan benturan kepentingan antara masyarakat, investor, dan pemerintah.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar angka, tetapi juga berpihak pada masyarakat,” tegas Thomas.
Ia menuturkan bahwa fungsi legislasi, pengawasan, dan kemitraan dengan pemerintah provinsi akan terus diperkuat agar program daerah memberikan hasil nyata di lapangan. Sinergi multipihak, lanjutnya, menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif.
Pada momentum tersebut, DPRD turut memberikan apresiasi kepada sejumlah figur dan lembaga daerah yang dinilai berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Meski demikian, Thomas menegaskan bahwa penghargaan itu harus menjadi pengingat bahwa percepatan pembangunan di Gorontalo masih membutuhkan upaya besar.
“Dirgahayu Provinsi Gorontalo. Mari jadikan 25 tahun ini sebagai titik evaluasi untuk menata langkah ke depan,” pungkasnya.
Rangkaian paripurna ditutup dengan sambutan Gubernur Gorontalo serta doa bersama sebelum pimpinan DPRD menutup sidang secara resmi.
