Tabayyun.co.id, Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo menjalin sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui kegiatan Audiensi dan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025, yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Senin (10/11/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran KPK RI bersama pimpinan, anggota, dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk membangun komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim KPK di Bumi Serambi Madinah. Ia menilai sinergi lintas lembaga menjadi kunci memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada jajaran KPK RI. Kehadiran Bapak/Ibu tentu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Ketua DPRD.
Ia menambahkan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada aspek penindakan. Pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan justru menjadi fondasi utama membangun kepercayaan publik.
“Kami menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan,” ungkapnya.
DPRD, lanjutnya, menyambut positif berbagai inisiatif KPK yang mendorong penerapan sistem pengawasan berbasis digital, seperti Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama untuk terus menjaga amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian nyata menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” tutup Ketua DPRD.
Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi dalam mengatasi perbedaan pandangan terkait kebijakan daerah.
“Seringkali kami temukan, baik di daerah maupun pusat, adanya perbedaan pemahaman antara instansi vertikal seperti Kemendagri, Bappenas, atau LKPP dalam memberikan advis terkait pelaksanaan program daerah. Hal ini wajar karena masing-masing instansi memiliki kewenangan dan perspektif teknis yang berbeda,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa KPK siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi apabila terjadi kebuntuan atau perbedaan tafsir antar lembaga.
“Apabila nanti di daerah ada persoalan yang memerlukan kejelasan, silakan bersurat kepada instansi terkait dengan tembusan kepada kami di KPK RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi. Dengan demikian, kami dapat ikut memfasilitasi dan memastikan prosesnya berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” jelasnya.
Dalam penjelasannya, KPK menegaskan pendekatan kolaboratif dalam pencegahan korupsi menjadi strategi prioritas agar daerah tetap fokus pada pembangunan tanpa dibayangi ketakutan birokratis.
“Kami ingin hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum serta berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan DPRD, yang menghasilkan berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat sistem integritas daerah dan efektivitas pengawasan publik.
