Tabayyun.co.id, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyampaikan apresiasi atas langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang merespons rencana impor 105.000 mobil untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Menurut Kadin, sikap tersebut sejalan dengan aspirasi pelaku industri otomotif nasional. Kebijakan penundaan dinilai berpotensi mencegah dampak serius terhadap industri dalam negeri sekaligus menghindari risiko kerugian bagi koperasi desa.
“Apresiasi yang tinggi dari kami di Kadin untuk Mas Dasco, dan salut buat respons cepatnya. Bisa bayangkan kalau 105.000 mobil yang dipakai Kopdes Merah Putih adalah produk impor, bagaimana dengan layanan purna jualnya? Kebijakan itu bisa membuat mobil impor menjadi bangkai setelah sekian tahun akibat kesulitan suku cadang,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, Senin (23/02/2026).
Sebelumnya, Dasco menyatakan telah meminta pemerintah menunda rencana impor kendaraan dari India tersebut. Ia menyebut keputusan itu perlu menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto yang sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco.
Dasco menambahkan, Presiden Prabowo akan membahas rencana tersebut secara komprehensif, termasuk memperhitungkan kesiapan industri otomotif nasional.
“Kami sudah berkoordinasi dengan para pelaku industri otomotif, termasuk industri komponen. Mereka memohon kepada Presiden agar impor mobil dari India yang kini sedang berjalan dihentikan,” ungkap Saleh.
Kadin menilai, apabila produsen asing ingin masuk pasar Indonesia secara serius, maka investasi pembangunan pabrik di dalam negeri menjadi opsi yang lebih adil. Praktik tersebut telah dilakukan sejumlah merek global dengan membangun basis produksi lokal.
Saleh juga menyoroti rencana impor dalam bentuk completely built up (CBU) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Menurutnya, kebijakan itu berisiko melemahkan rantai industri otomotif nasional serta mengurangi efek berganda terhadap perekonomian.
Ia menegaskan, kebijakan BUMN maupun kementerian harus mengacu pada arah industrialisasi dan hilirisasi yang selama ini ditekankan Presiden Prabowo.
“Seharusnya kita mendukung keinginan Bapak Presiden tersebut, bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada,” ungkap Saleh.
Program Kopdes Merah Putih sendiri dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan dan pengembangan koperasi desa. Dalam pelaksanaannya, Kadin mendorong koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi.
“Kami sudah mengecek langsung. Kedua menteri sama sekali tidak mengetahui soal impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun itu. Ini bukan angka kecil. Jika digunakan untuk membeli produk dalam negeri, nilai tambah dan multiplier effect-nya sangat besar,” ungkap mantan Menteri Perindustrian tersebut.
Kadin juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, termasuk Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 yang mengatur tata kelola industri kendaraan roda empat atau lebih, termasuk skema CKD dan IKD.
“Pemerintah juga menekankan kewajiban pendalaman struktur industri dan peningkatan kandungan lokal sebagai bagian dari strategi substitusi impor dan penguatan daya saing nasional,” papar Saleh.
Regulasi tersebut sekaligus memperketat persyaratan teknis seperti uji emisi karbon dioksida dan efisiensi bahan bakar, sejalan dengan agenda transisi energi dan pengembangan kendaraan listrik nasional.
