Tabayun.co.id, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang rencana impor 105.000 kendaraan niaga untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Impor kendaraan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) dinilai berpotensi menekan industri otomotif nasional.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin, mengatakan pihaknya telah menerima pandangan pelaku industri dan asosiasi otomotif. Industri dalam negeri, kata dia, menyatakan mampu memenuhi kebutuhan kendaraan operasional koperasi tersebut.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Saleh Husin, Minggu (22/02/2026).
Menurut Saleh, kebutuhan mobil pikap untuk program KDKMP seharusnya menjadi momentum memperkuat industri otomotif nasional. Impor kendaraan CBU dikhawatirkan memukul industri komponen yang selama ini menopang produksi kendaraan dalam negeri.
Ia menjelaskan, industri komponen seperti mesin, sasis, bodi, ban, aki, kursi, hingga perangkat elektronik merupakan bagian penting rantai pasok otomotif. Jika pasar didominasi kendaraan impor, utilisasi industri komponen domestik berpotensi menurun.
“Semakin kuat produksi komponen otomotif lokal, semakin tinggi TKDN, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian. Sebaliknya, jika pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah,” papar Saleh.
Pemerintah sebelumnya menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik program Kopdes Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Perusahaan tersebut tengah merealisasikan impor kendaraan dari India untuk mendukung operasional koperasi.
Rencana impor mencakup 35.000 unit pikap 4×4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd., 35.000 unit pikap 4×4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman dilakukan bertahap sepanjang 2026 dan sekitar 200 unit pikap dilaporkan telah tiba di Indonesia.
Di sisi lain, sejumlah pabrikan seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu telah memproduksi kendaraan niaga ringan di dalam negeri. Kapasitas produksi pikap nasional disebut mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun, meski belum dimanfaatkan secara optimal.
Mayoritas kendaraan yang diproduksi merupakan tipe penggerak 4×2 dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen serta didukung jaringan layanan purna jual yang luas. Untuk tipe 4×4, industri nasional dinilai mampu memproduksi dengan waktu persiapan tertentu.
Saleh menilai kebijakan impor kendaraan berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia perlu diselaraskan dengan mandat industrialisasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sinkronisasi kebijakan dinilai penting agar agenda penguatan industri nasional tetap sejalan dengan program pembangunan ekonomi.
Menurut dia, secara regulasi kendaraan bermotor termasuk barang bebas impor. Namun, pemerintah dinilai tetap perlu berhati-hati agar program penguatan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi industri otomotif domestik.
Saleh menekankan pembangunan ekonomi nasional harus bertumpu pada penguatan kapasitas produksi dalam negeri. Ia menyebut pemerintah dapat mendorong skema yang lebih mendukung industri lokal, seperti prioritas kendaraan dengan TKDN tinggi, perakitan dalam negeri (CKD/IKD), atau kemitraan manufaktur.
“Sinkronisasi antara Kemendag dan Kemenperin menjadi ujian awal konsistensi pemerintah dalam menjalankan visi industrialisasi,” papar Saleh.
