Tabayyun.co.id, POLITIK, GORONTALO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDI Perjuangan menegaskan, pengurusnya tidak lagi diperbolehkan merangkap jabatan. Keputusan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
“Ada beberapa unsur pengurus DPP Partai Itu merangkap seperti Jawa Tengah, Pak Bambang Wuryanto, Pak Oli Wilayah Sulut, dan juga ada Ibu Esti, kalau nggak salah di Jambi. Mungkin setelah itu dulu kami mengambil kebijakan bahwa tidak boleh lagi merangkap. Semua harus fokus ke atas. Ini sudah menjadi perintah dari Bu Ketua umum ya, semua harus tunduk itu,” kata La Ode Haimudin, Sekretaris DPD Partai PDI-Perjuangan Gorontalo. Senin, 25/08/25.
Ia menambahkan, penarikan jabatan tambahan bukan berarti pencopotan seperti apa yang dibahasakan oleh media, tetapi langkah penyesuaian agar kader dapat fokus pada tugas utamanya di tingkat pusat.
“Jadi bukan dicopot lah bahasanya itu terlalu, karena perintah kami, maka terjadi pergantian. Penugasan tambahan dari DPP. Penugasan tambahan tersebut itu, Bu Mega tarik dan diminta untuk ditunjuk Plt baru khususnya di Sulawesi Utara,” ujar La Ode yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) baru dilakukan untuk mendukung jalannya konsolidasi organisasi.
Proses ini mencakup Konferensi Daerah (Konferda) untuk memilih Ketua DPD definitif, serta Konsolidasi Organisasi Kecamatan (Konsorcab) untuk pemilihan Ketua DPC.
“Untuk provinsi Gorontalo, Ketua DPD-nya belum ada, untuk Ketua DPD yang definitif sekarang kan pelaksana Plt-nya Pak Oli Provinsi Gorontalo. Nah, kita tinggal menunggu dari DPP siapa yang akan ditunjuk untuk Plt untuk melanjutkan kepengurusan mengantarkan akan lahirnya Ketua DPD definitif melalui forum konferensi daerah,” jelasnya.
