Muswil Partai PPP Gorontalo Sepakat Bentuk Tim Formatur, Penentuan Ketua DPW Menyusul

Tabayyun.co.id,GORONTALO — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Gorontalo menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) untuk menentukan tim formatur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Dalam forum tersebut, partai tidak langsung memilih ketua, melainkan membentuk formatur sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Ketua DPC PPP Kota Gorontalo, Moh. Rivai Bukusu, menegaskan bahwa mekanisme ini menjadi ciri khas PPP dalam menentukan kepemimpinan daerah. Menurut dia, Muswil diikuti enam kabupaten dan satu kota dengan total sebelas suara sah, termasuk satu suara otonom dari sayap perempuan partai.

Baca Juga :  Wagub Idah Ajak Tenaga Kependidikan UNG Wujudkan Kompetensi dan Harmoni di Lingkungan Kerja

“Terima kasih kepada teman-teman semua wartawan pada sore hari ini Alhamdulillah, saya sebagai Ketua DPC Kota Gorontalo dan hari ini kami dari Partai Persatuan Pembangunan mengadakan musyawarah wilayah Secara kebetulan tadinya Pak Prof. Nelson sebagai Ketua wilayah sudah dua periode dan sekarang hari ini Kami mengadakan musyawarah untuk memilih siapa yang akan menerima tongkat estafet dari Nation Pomalingo,” ucap Rivai. Sabtu (03/01/25) di hotel grandQ kota Gorontalo.

Rivai menjelaskan, pembagian suara ditentukan berdasarkan perolehan kursi DPRD di masing-masing daerah. Daerah dengan empat hingga enam kursi mendapatkan suara tambahan sebagai penyeimbang, termasuk Kota Gorontalo yang memiliki dua suara karena mengantongi lima kursi DPRD.

Baca Juga :  Idah Syahidah Tekankan “Tiga Wajah Partai Politik” dalam Musda Golkar Boalemo

Dari hasil pemungutan suara, seluruh peserta Muswil memberikan dukungan kepada Awaludin Paweni sebagai formatur dengan raihan sebelas suara. Selain itu, sejumlah nama lain juga masuk dalam komposisi tim formatur yang akan bekerja bersama perwakilan DPP dan DPW.

Tim formatur selanjutnya memiliki waktu maksimal satu pekan untuk menyusun struktur kepengurusan DPW, termasuk menentukan ketua dan sekretaris. Keputusan akhir tetap akan dibahas bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

Baca Juga :  Kritik Aktivis : Kejari Gorontalo Diminta Tidak Berlindung di Balik TGR

Rivai menekankan, kriteria calon ketua DPW tidak hanya soal jabatan, tetapi juga rekam jejak kaderisasi dan keterlibatan dalam organisasi Islam. Hal ini sejalan dengan identitas PPP sebagai partai berbasis Islam dan target politik ke depan, termasuk merebut kembali posisi pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo.

“Terutama kader-kader sudah memang terbukti dan Kekaderannya sudah kelihatan, apalagi bisa membawa Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Gorontalo ini bisa mendapat tadinya ada wakil ketua DPR provinsi, tapi sekarang tidak, Insya Allah ke depan bisa akan kami ambil lagi mengenai pimpinan DPRD Provinsi,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *