Tabayyun.co.id, BONE BOLANGO – Keterisolasian dan lambatnya pembangunan di wilayah Pinogu kembali mencuat dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Aliansi Pinogu Merdeka di Gedung DPRD Bone Bolango, Senin (6/10/2025). Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Idrus, menegaskan perlunya langkah konkret, bukan hanya wacana.
“Kalau cuma bicara di forum, semua bisa. Tapi apa setelah ini ada gerakan nyata? Kita perlu membentuk tim atau bahkan Panitia Khusus (Pansus) untuk benar-benar mengawal proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pinogu. Ini bukan proyek politik, ini soal keadilan pembangunan,” kata Hamzah.
Hamzah menegaskan dirinya konsisten memperjuangkan Pinogu dengan mengalokasikan Rp250 juta per tahun selama lima tahun terakhir dari posisinya sebagai anggota DPRD Provinsi. “Sejak awal menjabat, saya anggarkan Rp250 juta per tahun untuk Pinogu. Itu komitmen pribadi saya selama lima tahun terakhir. Saya tidak sekadar bicara, tapi juga bekerja,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar forum menghasilkan kesepakatan bersama yang ditandatangani langsung sebagai bentuk komitmen awal, termasuk mengawal minimal alokasi Rp30 juta.
Selain itu, Hamzah menyinggung regulasi kawasan hutan lindung yang kerap dianggap sebagai penghambat pembangunan. Ia menilai aturan tetap bisa dikaji ulang jika menyangkut kepentingan masyarakat.
“Saya tinggal 20 tahun di Kalimantan Timur. Saya tahu betul soal Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Dulu sangat ketat, tapi sekarang dibangun jalan tol 130 km. Artinya, regulasi bisa dikaji ulang jika menyangkut kepentingan rakyat. Jangan jadikan aturan sebagai tameng untuk tidak berbuat apa-apa,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa abainya pejabat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Pinogu adalah kegagalan moral.
“Kalau kita tidak bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat Pinogu, kita berdosa. Jangan sampai semangat ini cuma jadi ‘volume’ politik yang habis dibicarakan, lalu hilang. Kita butuh komitmen nyata, yang bisa dipertanggungjawabkan lima tahun ke depan,” pungkas Hamzah.
