TABAYYUN.CO.ID, SERANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang meminta masyarakat tidak larut dalam perdebatan mengenai penamaan Mushala Ar-Rustandi di lingkungan DPRD Kota Serang.
HMI menilai polemik yang berkembang terkait penyematan nama tersebut seharusnya tidak mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih substansial, terutama pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Serang, Anang M. Faisal, mengatakan perdebatan mengenai nama mushala terlalu berorientasi pada persoalan simbolik.
“Energi kritis publik terlalu mahal jika habis hanya untuk meributkan papan nama pada mushala yang sudah ada. Mau apa pun namanya, fungsi utamanya tetap tempat ibadah,” kata Anang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 14 November 2026.
Polemik muncul setelah mushala di lingkungan DPRD Kota Serang menggunakan nama Ar-Rustandi, yang dinilai memiliki keterkaitan dengan Wali Kota Serang Budi Rustandi.
Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat mempertanyakan penamaan tersebut karena dianggap berpotensi menimbulkan kesan politisasi fasilitas publik.
Di tengah perdebatan itu, HMI meminta masyarakat tetap mengedepankan objektivitas dan tidak kehilangan fokus dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Anang menegaskan, apresiasi terhadap penyediaan fasilitas ibadah tidak berarti menghilangkan sikap kritis terhadap kebijakan kepala daerah.
“Kritik terhadap pemerintah daerah itu wajib, tapi arahkan pada transparansi anggaran dan pengawasan proyek pembangunan daerah. Itu jauh lebih substansial daripada meramaikan urusan nama mushala,” ujar Anang.
Menurut dia, persoalan transparansi anggaran dan pengawasan pembangunan daerah perlu mendapat perhatian lebih besar karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Anang juga mengakui bahwa pertanyaan mengenai etika penamaan fasilitas publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Karena itu, pihak terkait dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Namun, ia mengingatkan agar perdebatan tersebut tidak mengesampingkan fungsi utama mushala sebagai tempat ibadah.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan mushala itu terawat dan dimakmurkan, sembari kita tetap mengawasi kinerja pemerintah pada sektor-sektor yang jauh lebih krusial,” tutup Anang.








