TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo mulai memperkuat kemampuan aparatur dalam mengelola komunikasi publik dan publikasi kegiatan kedewanan. Langkah tersebut dilakukan melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan Protokoler yang digelar di Manna Cave, Kota Gorontalo, Rabu (18/11/2026).
Workshop bertema Sukses Mengelola Protokol dan Menembus Media Melalui Rilis Berita itu diarahkan untuk meningkatkan keterampilan aparatur, terutama dalam menjalankan fungsi keprotokoleran, mendokumentasikan kegiatan, hingga menyusun informasi yang memenuhi standar pemberitaan media.
Ketua Panitia, Akristianto Ahmad, menjelaskan kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai unsur di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.
Peserta berasal dari bagian kehumasan, protokol, staf pendamping pimpinan dan anggota DPRD, hingga perwakilan pramusaji.
Untuk memperkuat materi, panitia menghadirkan tiga narasumber dengan latar belakang keahlian berbeda. Marten Soleman menyampaikan materi keprotokoleran, Ralosyid Azhar membahas teknik penulisan rilis berita dan standar media, sedangkan Femi Udoki memberikan perspektif jurnalistik berdasarkan pengalamannya sebagai jurnalis senior internal DPRD.
Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran, Fatma Biki, menilai peningkatan kapasitas tersebut penting untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, khususnya aparatur yang bertugas mendampingi komisi, akademik, dan fraksi.
Menurutnya, setiap aparatur harus memiliki kemampuan menghasilkan informasi dan dokumentasi kegiatan kedewanan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai informasi bagi masyarakat.
Ia turut mengungkapkan perkembangan pengelolaan media digital Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Kanal YouTube lembaga tersebut telah memiliki sekitar 79.300 pelanggan, sementara akun Instagram mencatat kurang lebih 6.000 pengikut.
Capaian itu dinilai sebagai modal penting untuk memperluas jangkauan informasi kelembagaan. Namun, pengelolaan media sosial diharapkan tidak berhenti pada upaya membangun citra institusi, melainkan menjadi sarana edukasi dan penyampaian informasi publik.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Rifli Katili, menegaskan bahwa fungsi kehumasan dan protokoler memiliki posisi penting dalam menjaga citra, kehormatan, serta marwah lembaga legislatif.
Ia mengapresiasi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, khususnya Akristianto Ahmad bersama tim, serta seluruh kepala bagian dan peserta yang telah menyukseskan kegiatan tersebut.
Rifli mengungkapkan, workshop itu sebenarnya telah direncanakan sejak April atau Mei 2026. Namun, padatnya agenda kedewanan membuat pelaksanaannya baru dapat direalisasikan pada November.
Dalam arahannya, Rifli juga menyoroti pentingnya pemahaman aparatur terhadap tugas, fungsi, dan dinamika kelembagaan DPRD. Pengetahuan tersebut diperlukan agar pelayanan dan pendampingan terhadap pimpinan maupun anggota dewan dapat berjalan secara profesional.
Tak hanya soal kemampuan menulis berita, Rifli turut menyinggung penataan kemitraan media. Jika pada tahun sebelumnya terdapat sekitar 40 media yang menjalin kerja sama, tahun ini proses kemitraan dilakukan secara lebih selektif dengan mempertimbangkan kualitas dan profesionalisme.
Di sisi lain, Sekretariat DPRD juga mendorong optimalisasi produksi pemberitaan melalui sumber daya internal. Setiap bagian dan staf pendamping diharapkan dapat berkontribusi dalam menyediakan informasi kegiatan kedewanan secara berkelanjutan.
Rifli mengingatkan bahwa tugas staf pendamping tidak cukup hanya mengambil gambar atau menjalankan administrasi kegiatan. Mereka juga dituntut memahami substansi pembahasan, merangkum hasil pertemuan, serta mengidentifikasi tindak lanjut dan manfaat dari setiap agenda DPRD.
Hal tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan resmi, baik yang berlangsung di dalam daerah maupun kunjungan kerja ke luar daerah.
Menurutnya, publikasi yang berkualitas merupakan bagian dari transparansi sekaligus bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat. Dengan informasi yang disampaikan secara utuh, publik dapat mengetahui apa yang dikerjakan DPRD, termasuk hasil dan manfaat dari setiap kegiatan.
Dengan demikian, agenda kedewanan tidak hanya terdokumentasi sebagai aktivitas seremonial atau perjalanan dinas, tetapi juga memperlihatkan hasil kerja yang dapat diketahui dan dinilai masyarakat.
Melalui workshop ini, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo berharap aparatur mampu menerapkan keterampilan kehumasan, protokoler, dokumentasi, dan jurnalistik dalam pekerjaan sehari-hari.
Penguatan kapasitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan kesekretariatan yang lebih profesional, terbuka, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi kinerja lembaga legislatif.








