TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Perubahan aturan pemerintah pusat yang berlangsung cepat menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano. Ia menilai, kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pembentukan hingga penerapan produk hukum di daerah.
Persoalan itu disampaikan Syarifudin saat menghadiri Dialog Nasional yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V, Rabu (18/11/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur pimpinan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah, ketua DPRD, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Dialog nasional ini menjadi ruang pembahasan mengenai kualitas program legislasi daerah, termasuk efektivitas peraturan yang dihasilkan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Syarifudin menekankan bahwa penyusunan produk hukum daerah tidak bisa dilepaskan dari kesesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, kepastian regulasi diperlukan agar pemerintah daerah dan DPRD memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun serta menjalankan peraturan daerah.
Ia menilai, perubahan ketentuan di tingkat pusat yang relatif cepat berpotensi menyulitkan pemerintah daerah. Terlebih, ketika kebijakan yang telah dirancang harus kembali disesuaikan dengan aturan baru.
Dampaknya bukan hanya pada proses administrasi, tetapi juga dapat memunculkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
Karena itu, Syarifudin mendorong adanya konsistensi regulasi dan komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah. DPD RI bersama Kementerian Dalam Negeri dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi tersebut.
Selain kepastian aturan, efektivitas proses evaluasi dan harmonisasi rancangan peraturan daerah juga menjadi perhatian. Mekanisme fasilitasi dari kementerian terkait diharapkan lebih sederhana, terarah, dan tidak memperlambat pembentukan produk hukum daerah.
Pembahasan lainnya menyangkut kebutuhan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) terintegrasi.
Keberadaan MPP diharapkan dapat menyatukan berbagai layanan pemerintahan dalam satu sistem pelayanan sehingga masyarakat lebih mudah mengurus kebutuhan administrasi dan memperoleh layanan publik.
Syarifudin menegaskan, keberadaan peraturan daerah harus memberikan manfaat konkret. Regulasi semestinya menghadirkan kepastian hukum, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan, bukan menjadi hambatan baru bagi masyarakat.
Melalui Dialog Nasional tersebut, ia berharap hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan aturan nasional, tetapi juga dapat diterapkan dan menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.







