TABAYYUN.CO.ID, KOTA GORONTALO — Jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Gorontalo menyambangi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Gorontalo, Senin (2/11/2026).
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda reses masa persidangan pertama tahun 2026–2027.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Meyke Camaru serta dihadiri oleh sejumlah legislator Dapil Kota Gorontalo lainnya, seperti dr. Sri Darsianti Tuna, Indriani Dunda, Erwin Ismail, Ekhwan Ahmad, dan Hamza Muslimin, bersama jajaran pendamping DPRD. Rombongan dewan diterima langsung oleh Kepala Dinas dan Sekretaris DP3A Provinsi Gorontalo.
Dalam forum dialog tersebut, Anggota Komisia IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, menyoroti pentingnya langkah konkrit dalam penanganan serta pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Salah satu poin utama yang ia tekankan adalah kesiapan sarana penanganan darurat bagi para korban.
Selain ketersediaan fasilitas darurat, dr. Darsianti mengingatkan agar indikator keberhasilan seperti kenaikan indeks pemaknaan gender tidak sekadar menjadi capaian di atas kertas.
Menurutnya, sosialisasi edukasi mengenai regulasi perlindungan anak dan perempuan harus benar-benar menyasar hingga ke tingkat terbawah, khususnya di lingkungan sekolah.
Ia menyoroti keberhasilan sejumlah sekolah swasta di Gorontalo yang dinilai mampu menekan angka perundungan lewat skema kerja sama yang mengikat antara pihak sekolah dan orang tua murid.
Model pendekatan ini dinilai layak direplikasi oleh pemerintah daerah.
“Nah, di swasta itu jarang loh terjadi perundungan terhadap anak atau sesama siswa. kita melihat ada sekolah-sekolah swasta yang ada di Gorontalo. Mereka membuat integritas antara orang tua dan sekolah.Jadi ketika ada masalah, mereka sudah tahu punishment apa yang nanti akan diberikan kepada anak-anak ini sehingga mereka sudah warning lebih dulu,” tegasnya.
Politisi tersebut menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar materi sosialisasi tidak sekadar formalitas semata. Pihak DP3A Provinsi Gorontalo diminta rutin melakukan evaluasi dan menindaklanjuti pelaksanaan program bersama dinas terkait di tingkat kabupaten dan kota.
Menutup penyampaiannya, dr. Darsianti turut meminta kejelasan terkait implementasi program inovasi seperti integrasi agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
