Tabayyun.co.id, GORONTALO, — Ketua Asosiasi Perhimpunan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia (Pejagindo) Provinsi Gorontalo, Jasin Mohammad, memberikan apresiasi terhadap langkah Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo yang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI.
Menurut Jasin, upaya tersebut mencerminkan komitmen legislatif daerah dalam memperjuangkan kepentingan peternak, khususnya dalam penguatan sektor peternakan dan layanan kesehatan hewan di Gorontalo.
Ia menilai koordinasi yang dilakukan Komisi II DPRD Gorontalo membuka ruang sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sinergi ini dinilai penting guna mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan produksi ternak dan kesejahteraan peternak.
Jasin berharap hasil komunikasi tersebut dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata yang berdampak langsung bagi peternak, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga penguatan layanan kesehatan hewan. Ia juga mendorong agar komunikasi lintas sektor terus dilakukan secara berkelanjutan demi mendukung pembangunan peternakan di Gorontalo.
Sebelumnya, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kunjungan berlangsung di Gedung C Lantai 6 Ditjen PKH Kementan RI dan diterima langsung oleh Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, beserta jajaran.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi pengembangan hilirisasi ternak ayam dan peningkatan nilai tambah produk peternakan di Provinsi Gorontalo. Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa Gorontalo akan menerima Program Pengembangan Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi sebagai bagian dari program strategis pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyebut program hilirisasi ayam terintegrasi menjadi peluang besar bagi daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, terutama peternak ayam rakyat.
“Program hilirisasi ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur peternakan, tetapi bagaimana menciptakan sistem usaha yang berkelanjutan. Peternak rakyat harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. Dengan sistem terintegrasi, peternak akan memiliki kepastian usaha, harga yang lebih stabil, serta akses pasar yang lebih luas,” ujar Ridwan Monoarfa.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan program hilirisasi ternak di Gorontalo. Ia menjelaskan kunjungan ke Kementerian Pertanian dilakukan untuk memastikan kesiapan dan arah kebijakan program tersebut.
“Kami Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menyambut baik program hilirisasi ternak ini. Kunjungan kami ke Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, adalah bagian dari rapat koordinasi agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi daerah,” ungkap Erwinsyah Ismail.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Gorontalo juga menyuarakan aspirasi pelaku usaha lokal agar diberikan ruang kolaborasi dalam pengembangan industri ayam terintegrasi di daerah.
“Saya menyuarakan aspirasi teman-teman pengusaha lokal agar bisa dibukakan ruang kolaborasi. Kami berharap program ini tidak hanya melibatkan investor besar, tetapi juga membuka kesempatan bagi pengusaha daerah untuk tumbuh dan berkembang bersama,” tambahnya.
Program hilirisasi ayam terintegrasi diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi peternak ayam, khususnya skala kecil dan menengah. Melalui sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir, rantai usaha ayam rakyat diharapkan lebih terjamin dari sisi harga, pasokan, dan daya saing pasar.
Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Hendra Wibawa, menegaskan pembangunan industri ayam terintegrasi bertujuan memperkuat posisi peternak rakyat dalam ekosistem industri unggas yang lebih modern dan efisien.
Dengan dukungan fasilitas seperti pabrik pakan dan rumah potong ayam modern, peternak diharapkan tidak lagi bergantung pada rantai pemasaran panjang yang selama ini menekan harga di tingkat kandang. Program ini juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru serta mendorong lahirnya pengusaha perunggasan di pedesaan.
