TABAYYUN.CO.ID, BONE BOLANGO — Kekeringan mulai berdampak terhadap kehidupan warga di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan monitoring kesiapan pemerintah kelurahan menghadapi musim kemarau, Kamis (3/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi I melihat langsung kondisi masyarakat serta langkah pemerintah kelurahan dalam mengantisipasi potensi krisis air bersih.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki, mengatakan dampak kekeringan paling terasa di Lingkungan 2 Kelurahan Tumbihe.
Menurutnya, keterbatasan air bahkan membuat sebagian warga menggunakan fasilitas masjid untuk memenuhi kebutuhan mandi dan buang air besar.
“Terhadap permasalahan kekeringan, memang di Lingkungan 2 mengalami krisis air. Bahkan ada beberapa masyarakat yang sudah melakukan mandi dan buang air besar di salah satu masjid,” ujar Yeyen.
Yeyen mengatakan situasi tersebut membutuhkan perhatian serius, terutama karena kebutuhan air bersih berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan.
Pemerintah kelurahan, kata dia, terus memberikan imbauan kepada warga agar menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau.
“Kami pemerintah kelurahan selalu mengimbau dan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait permasalahan kekeringan. Ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat,” lanjutnya.
Untuk mengatasi keterbatasan air bersih, pemerintah kelurahan juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan adanya dukungan distribusi air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan.
“Kami juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, untuk penyuplaian air bersih,” jelasnya.
Meski persoalan air bersih mulai dirasakan warga, Yeyen menyebut kebutuhan pertanian dan pangan di wilayah tersebut masih dalam kondisi relatif aman.
Pemerintah kelurahan tetap melakukan pemantauan terhadap ketersediaan air untuk memastikan kebutuhan masyarakat tidak terganggu selama musim kemarau.
“Untuk permasalahan kebutuhan pertanian dan pangan masih aman. Untuk kebutuhan air secara keseluruhan masih aman,” pungkas Yeyen.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menilai penanganan kekeringan membutuhkan kerja sama lintas pihak.
Koordinasi antara pemerintah kelurahan, pemerintah daerah, BPBD dan masyarakat dinilai penting untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas apabila musim kemarau berlangsung lebih lama.
Komisi I juga mendorong agar langkah penanganan dilakukan sejak dini, terutama terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
