TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Aktivitas nelayan di kawasan Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo, terganggu akibat sejumlah jalur perahu yang kini tidak lagi bisa dilalui.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo setelah menerima keluhan masyarakat terkait sulitnya akses menuju lokasi penangkapan ikan.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie bersama sejumlah anggota Komisi III dan Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo turun langsung melakukan monitoring di kawasan Pentadio, Rabu (7/10/2026).
Dari hasil pemantauan dan dialog dengan masyarakat, persoalan akses perahu dipengaruhi pendangkalan serta menyusutnya air danau akibat kemarau berkepanjangan.
Jalur yang selama ini digunakan nelayan untuk keluar-masuk kawasan danau, khususnya rute Pentadio menuju Kelurahan Dembe maupun sebaliknya, kini tidak dapat dilewati perahu.
Situasi tersebut membuat nelayan harus menghadapi kendala tambahan untuk menjangkau wilayah yang masih memiliki potensi ikan.
Di sisi lain, upaya membuka jalur baru yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) belum sepenuhnya rampung. Kondisi ini membuat penyelesaian akses bagi nelayan belum mendapatkan titik terang.
Espin Tulie mengatakan persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut karena berkaitan langsung dengan sumber pendapatan masyarakat.
“Mereka meminta kepada Komisi III agar akses jalan perahu dibuka kembali, karena saat ini mereka sudah tidak bisa mencari ikan ke lokasi yang agak jauh akibat sebagian besar wilayah Danau Limboto mulai mengering,” ujar Espin.
Menurut Espin, pekerjaan jalur akses baru sebenarnya telah dilakukan oleh BWS. Namun, pekerjaan tersebut masih belum selesai dan salah satu faktor yang diduga menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran.
“Kita maklumi mungkin ada keterbatasan anggaran. Bisa jadi BWS masih menunggu anggaran perubahan untuk melanjutkan pekerjaan,” katanya.
Komisi III, kata Espin, tidak ingin persoalan tersebut hanya berhenti pada kegiatan monitoring dan menerima keluhan masyarakat.
DPRD akan mendorong adanya langkah konkret agar nelayan tetap memiliki akses untuk menjalankan aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kita sebagai perwakilan pemerintah, lembaga DPRD, tetap harus mencarikan solusi bagi nelayan untuk bisa mengakses danau untuk mencari ikan, minimal memperoleh penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.
Espin mengaku prihatin melihat kondisi yang harus dihadapi nelayan. Menurutnya, keterbatasan jalur perahu semakin mempersempit ruang gerak nelayan untuk mencari ikan.
“Memang cukup miris, tetapi inilah kenyataan yang dihadapi mereka. Insyaallah ini akan mendapatkan solusi yang terbaik,” kata Espin.
Untuk menindaklanjuti hasil monitoring tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan stakeholder terkait.
Rapat itu akan membahas kondisi jalur perahu, perkembangan pekerjaan yang dilakukan BWS, hingga kemungkinan alternatif yang dapat ditempuh untuk membantu nelayan di kawasan Pentadio Barat dan wilayah sekitarnya.
Espin berharap RDP nantinya menghasilkan kejelasan mengenai keberlanjutan pekerjaan akses perahu sekaligus langkah pemerintah dalam menjawab persoalan yang dihadapi nelayan.
“Insyaallah minggu depan kami akan mengadakan RDP dengan stakeholder terkait, bagaimana memberikan solusi atas apa yang diaspirasikan oleh nelayan yang ada di Pentadio Barat ini,” pungkasnya.
Persoalan akses perahu tersebut kini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani, mengingat kondisi Danau Limboto terus berubah akibat faktor musim dan pendangkalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar danau.
