TABAYYUN.CO.ID,JAKARTA — Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun organisasi yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027.
Hingga Rabu malam, 2 September 2026, keputusan mengenai penyelenggaraan HPN 2027 masih berada dalam tahap pembahasan.
Kepastian itu disampaikan sejumlah anggota Dewan Pers setelah lembaga tersebut menggelar pertemuan dengan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Rabu siang.
Dalam pertemuan tersebut, PWI menyampaikan pandangan dan kesiapan terkait pelaksanaan HPN 2027.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan mengatakan, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan final. Forum itu lebih diarahkan untuk mendengarkan pandangan PWI mengenai penyelenggaraan HPN.
Menurut Abdul Manan, PWI masih berpandangan bahwa organisasinya memiliki keterkaitan historis dengan HPN. Namun, dalam pelaksanaannya PWI menyatakan akan melibatkan konstituen Dewan Pers lainnya.
Abdul Manan menilai penyelenggaraan HPN seharusnya tidak hanya menjadi agenda satu organisasi wartawan.
“Menurut saya, pangkal soalnya ‘kan di sini. Meski HPN itu memakai tanggal kelahiran PWI, tapi ini ‘kan namanya HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan. Dan karena ini acara bersama, yang lebih tepat menjadi penanggungjawab, ya seharusnya bukan organisasi wartawan, tapi lembaga yang punya otoritas lebih besar di bidang pers atau yang menaungi organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, yaitu DP, ” ujar Abdul Manan.
Ia mengatakan, sebagian konstituen Dewan Pers menginginkan perubahan dalam pola penyelenggaraan HPN karena pelaksanaan selama ini dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan seluruh komunitas pers.
Menurut dia, agenda HPN selama ini lebih banyak diisi oleh kegiatan satu organisasi wartawan. Kondisi tersebut disebut membuat sebagian konstituen Dewan Pers enggan terlibat dalam peringatan HPN.
Abdul Manan mengakui perubahan terhadap tradisi penyelenggaraan HPN yang telah berlangsung selama puluhan tahun bukan perkara mudah.
Namun, ia menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan agar makna HPN sebagai perayaan bersama komunitas pers tetap terjaga.
Ia juga menyinggung Keputusan Presiden (Keppres) yang selama ini menjadi dasar penetapan 9 Februari sebagai HPN.
Menurut Abdul Manan, Keppres tersebut menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, tetapi tidak secara spesifik memberikan mandat kepada organisasi tertentu untuk menjadi pelaksana.
Karena itu, muncul pula usulan untuk melakukan revisi terhadap Keppres HPN.
“Saya setuju dengan ide itu. Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggungjawab atau penyelenggara HPN. Ini merupakan salah satu alternatif yang bisa ditempuh jika tidak ada titik temu yg bisa diterima semua soal HPN ini. Sekali lagi saya sampaikan, pertemuan tadi siang itu adalah forum DP mendengarkan pendangan PWI. Selanjutnya DP akan bertemu dengan konstituen DP lainnya membahas soal ini, apakah misalnya akan mempertahankan praktik yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, apakah akan membuat peringatan HPN sendiri secara terpisah dari yang dilakukan PWI, atau lainnya, ” tambahnya.
Setelah seluruh konstituen menyampaikan pandangan, Dewan Pers akan membawa persoalan tersebut ke rapat pleno.
Abdul Manan mengatakan keputusan rapat pleno nantinya menjadi dasar sikap Dewan Pers terkait penyelenggaraan HPN 2027.
“Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan DP, termasuk jika ditanya oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung acara HPN ini, ” tegas Abdul Manan.
Belum Ada Penetapan
Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga memastikan belum ada keputusan resmi terkait lokasi maupun konstituen yang akan bertanggung jawab atas kepanitiaan HPN 2027.
“Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN,” kata Jazuli.
Hal serupa disampaikan anggota Dewan Pers Dr. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si.
Ia mengatakan pertemuan dengan PWI masih sebatas pembahasan mengenai HPN.
“Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN,” ujar Niken.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto juga menyatakan pertemuan dengan PWI belum menetapkan lokasi ataupun organisasi yang akan menjadi pelaksana HPN 2027.
“Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen,” jelas Totok saat dikonfirmasi wartawan Rabu malam.
AMSI Sebut Belum Ada Rapat Bersama
Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika atau Bli Komang, turut menegaskan bahwa belum ada forum bersama seluruh konstituen Dewan Pers untuk menentukan lokasi dan pelaksana HPN 2027.
Pernyataan itu disampaikan Bli Komang dalam obrolannya dengan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus.
“Belum ada rapat lagi bang. Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut,” ujar Bli Komang.
Dengan demikian, pembahasan HPN 2027 masih terbuka dan belum menghasilkan keputusan yang mengikat seluruh konstituen Dewan Pers.
SMSI Usulkan Jakarta
Di tengah proses tersebut, Pengurus SMSI Pusat menggelar rapat pleno di kantor pusat SMSI di Jakarta, Rabu malam.
Rapat tersebut membahas perkembangan penyelenggaraan HPN 2027. Salah satu hasil pembahasan adalah usulan kepada Dewan Pers agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta.
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar mengimbau seluruh elemen untuk menunggu keputusan resmi Dewan Pers dan tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi.
“Sebagai sekretaris Jenderal SMSI saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran Hoax, dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers”
Usulan SMSI tersebut kemudian mendapat respons dari AMSI.
Ketika ditanya apakah penyelenggaraan HPN 2027 di Jakarta masih memungkinkan, mengingat Dewan Pers belum mengambil keputusan resmi, Wahyu Dhyatmika menyatakan dukungannya.
“AMSI siap dukung SMSI,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usulan lokasi HPN 2027 masih terbuka untuk dibahas dalam forum bersama seluruh konstituen Dewan Pers.
Hingga Rabu malam, belum ada keputusan resmi mengenai lokasi HPN 2027 maupun organisasi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dan pelaksana.
Dewan Pers selanjutnya akan meminta pandangan seluruh konstituen sebelum mengambil keputusan melalui rapat pleno.
Usulan SMSI agar HPN 2027 digelar di Jakarta menjadi salah satu opsi yang akan dibahas, dengan dukungan dari AMSI.
