TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menerima audiensi Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Gorontalo di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (30/7/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah penanganan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Dr. Alvian Mato, mengatakan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan distribusi BBM, termasuk mengajukan penambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Menurut Alvian, Gubernur Gusnar Ismail memandang antrean BBM sebagai persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah pasokan bahan bakar.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor lain yang perlu dibenahi, mulai dari penggunaan barcode secara berulang, pengawasan distribusi BBM bersubsidi, hingga peningkatan integritas petugas maupun pengelola SPBU.
“Pak Gubernur melihat persoalan antrean BBM merupakan masalah tematik yang harus diselesaikan secara bertahap dan menyeluruh. Tidak hanya menyangkut kuota BBM, tetapi juga sistem pengawasan serta tata kelola penyalurannya,” ujar Alvian.
Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Provinsi Gorontalo, Helmi, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan Gubernur dengan berkoordinasi bersama seluruh pengelola SPBU di Gorontalo.
Menurutnya, salah satu langkah yang akan dikembangkan ialah penerapan sistem panduan bagi pengendara untuk mengatur waktu pengisian BBM agar antrean di SPBU dapat lebih tertib dan terkendali.
“Koordinasi dengan para pemilik SPBU akan segera dilakukan. Kami juga akan mengembangkan sistem panduan pengisian agar antrean dapat diurai secara lebih efektif,” kata Helmi.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap sinergi antara pemerintah, BPH Migas, dan Hiswana Migas mampu menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih baik sehingga antrean panjang di SPBU dapat diminimalkan dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
