Tabayun.co.id, JAKARTA — Kementerian Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro (UMKM) Republik Indonesia tengah menyiapkan peluncuran aplikasi khusus bagi pelaku usaha kecil pada Desember mendatang. Aplikasi bernama “Sapa UMKM” ini digadang-gadang menjadi sistem digital terintegrasi yang akan memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, “Sapa UMKM” dirancang sebagai platform lintas sektor yang mampu menyatukan berbagai layanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga kementerian terkait. Tujuannya, untuk menciptakan keadilan sosial serta memperluas akses layanan bagi jutaan pelaku usaha kecil di Tanah Air.
“Sapa UMKM akan menjadi sebuah game changer yang akan merubah pola dan cara kita dalam melayani, memberikan pembantuan, memberikan supporting dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah,” terangnya dalam sambutannya di Pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah di Lippo Mall Nusantara, Kamis (6/11/2025).
Menurut Maman, aplikasi tersebut lahir dari realita banyaknya pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan serupa. Tercatat lebih dari 57 juta pelaku usaha kecil tersebar di seluruh Indonesia, namun sebagian besar masih mengalami hambatan mulai dari pelatihan, sertifikasi, perizinan BPOM, hingga pungutan liar.
“Teriakan itu terdengar di telinga saya, tapi saya tak bisa melihat di mana saudara-saudara tercinta kita yang hari ini mereka adalah salah satu backbone ekonomi negara, tapi mereka terdengar tapi tak terlihat oleh pemerintah ini,” pungkas Maman.
Aplikasi “Sapa UMKM” hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Teknologi ini akan membantu mengidentifikasi secara cepat permasalahan yang dihadapi pengguna, sehingga solusi dapat diberikan secara tepat dan efisien.
Melalui sistem digital ini, pemerintah berharap pelaku UMKM tidak hanya lebih mudah mengakses pendampingan dan perlindungan, tetapi juga dapat memperoleh peluang usaha, pembiayaan, dan pelatihan secara lebih transparan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
