TABAYYUN.CO.ID, BONE BOLANGO — Aktivis Abdul Kadir Koro menanggapi pernyataan RB terkait persoalan pertambangan di Gorontalo. Abdul Kadir meminta agar persoalan pertambangan tidak hanya dilihat dari satu sisi, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
Menurut Abdul Kadir, penegakan aturan tetap penting. Namun, pada saat yang sama, masyarakat yang mencari nafkah melalui sektor pertambangan juga membutuhkan kepastian hukum serta solusi yang jelas dari pemerintah.
Ia mengatakan, aparat kepolisian telah mengambil tindakan terhadap sejumlah lokasi yang menjadi sorotan. Bahkan, menurutnya, terdapat lokasi yang telah ditutup setelah dilakukan koordinasi dan tindakan di lapangan.
“Terbukti dengan kejadian setelah janji Kapolres Bone Bolango kepada pelaksanaan timnya, langsung diadakan tindakan ke atas, ditutup seperti itu tegas. Termasuk lubangnya inisial CM ini sampai detik ini pun tertutup,” ujar Abdul Kadir, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, fakta tersebut perlu menjadi bagian dari informasi yang disampaikan kepada masyarakat ketika membahas penanganan persoalan pertambangan.
Abdul Kadir menegaskan bahwa kritik terhadap aparat merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik sebaiknya disampaikan berdasarkan kondisi yang sebenarnya agar masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap.
“Kalau memang ada kekurangan dalam penanganan, silakan dikritik. Tetapi kalau aparat sudah melakukan tindakan, itu juga harus disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai yang terlihat hanya kekurangannya, sementara tindakan yang sudah dilakukan tidak disampaikan,” katanya.
“Bahkan, apa yang disampaikan oleh RB jika ada dugaan suap-menyuap buktinya sekarang semua lubang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian,” tegasnya.
Minta Semua Informasi Diverifikasi
Abdul Kadir juga menanggapi adanya informasi yang beredar mengenai pengurusan perizinan aktivitas tromol yang dikaitkan dengan RB.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadikan informasi tersebut sebagai tuduhan. Menurutnya, informasi yang belum terverifikasi harus diklarifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Saya kira informasi seperti itu perlu diklarifikasi. Kalau memang ada proses pengurusan atau pendampingan masyarakat dalam persoalan perizinan, tentu harus dijelaskan konteksnya. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru berkembang menjadi tuduhan,” ujar Abdul Kadir.
Menurutnya, persoalan pertambangan tidak seharusnya hanya berujung pada saling tuding antara satu pihak dengan pihak lainnya.
Yang lebih penting, kata Abdul Kadir, adalah bagaimana pemerintah dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari sektor pertambangan, sekaligus memastikan aktivitas tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta agar masyarakat penambang tidak selalu ditempatkan sebagai pihak yang harus disalahkan.
“Jangan masyarakat kecil terus yang menjadi sasaran. Mereka juga membutuhkan kepastian dan solusi. Kalau ada jalan untuk legal, pemerintah harus membantu membuka jalan tersebut sesuai aturan,” tegasnya.
Abdul Kadir berharap semua pihak dapat mengedepankan dialog dan data dalam membahas persoalan pertambangan di Gorontalo.
Menurutnya, kritik tetap diperlukan, tetapi kritik harus diarahkan untuk mencari solusi, bukan memperkeruh keadaan.
“Jangan hanya pandai menuding. Mari sama-sama buka fakta, lihat kondisi di lapangan, dan cari solusi. Masyarakat butuh kepastian, bukan hanya perdebatan,” pungkasnya.
