TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kota Gorontalo, Rivaldy Iriawan Eka Putra Bau, meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo turun tangan langsung mengevaluasi pelayanan pasien di seluruh rumah sakit.
Rivaldy menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan pasien, khususnya yang membutuhkan penanganan segera, mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan medis.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan administratif dari rumah sakit.
Pengawasan harus dilakukan secara langsung untuk mengetahui kondisi pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan pasien dalam kondisi urgensi, mulai dari penerimaan pasien, respons tenaga medis, ketersediaan fasilitas, hingga koordinasi antar unit pelayanan.
“Pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus terlibat langsung dan mengevaluasi pelayanan urgensi pasien di semua rumah sakit yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo. Jangan sampai masyarakat yang datang membutuhkan pertolongan justru harus menghadapi persoalan dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Rivaldy Iriawan Eka Putra Bau. Minggu,13/09/26.
Rivaldy menegaskan, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Ia berharap evaluasi tersebut tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan atau keluhan masyarakat, tetapi menjadi bagian dari pengawasan rutin terhadap kualitas pelayanan rumah sakit.
“Evaluasi ini penting agar kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi kendala di lapangan. Kalau ada kekurangan, pemerintah harus segera mengambil langkah perbaikan sehingga pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi prioritas,” katanya.
Bapera Kota Gorontalo, lanjut Rivaldy, mendorong pemerintah untuk membuka ruang pengaduan dan memastikan setiap keluhan pasien dapat ditindaklanjuti secara transparan.
Ia juga meminta agar rumah sakit tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi mengutamakan keselamatan dan kebutuhan pasien dalam kondisi darurat maupun urgensi.
“Yang paling utama adalah keselamatan pasien. Pemerintah harus memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan pertolongan medis,” tegasnya.
