Tabayyun.co.id, GORONTALO — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo mengadakan Rapat Evaluasi Tahap II Survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertemuan ini menghadirkan kepala BPS kabupaten/kota, BKKBN, perwakilan Badan Gizi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta unsur OPD terkait. Kegiatan berlangsung pada Kamis, 20 November 2025, dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.
Plt. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Dwi Alwi Astuti, memaparkan bahwa survei Monev MBG digelar berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan BPS. Survei tersebut dilaksanakan dua tahap, yakni pada Juni dan November 2025, dan mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Dwi menjelaskan bahwa survei ini bertujuan mengukur pengaruh program terhadap kondisi gizi, pendidikan, ekonomi, dan tingkat kemiskinan penerima manfaat.
“Melalui rapat evaluasi ini, kami berharap dapat meninjau kembali hasil pelaksanaan survei Tahap I dan II, sekaligus membangun sinergi dan koordinasi yang lebih efektif,” ungkap Dwi Alwi Astuti.
Ia menambahkan bahwa cakupan survei mencakup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyedia bahan baku, sekolah, rumah tangga, hingga siswa penerima program.
Berdasarkan hasil tahap II per Oktober 2025, layanan SPPG ditemukan di lima kabupaten/kota di Gorontalo. Sekolah dan posyandu masih menjadi target utama program, masing-masing mencapai 66,67 persen, sementara layanan khusus sekolah berada pada angka 33,33 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa sekolah dan posyandu masih menjadi fokus utama dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur yang juga Ketua Satgas MBG, Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Ia menyoroti sejumlah temuan saat melakukan inspeksi ke SPPG dan sekolah, termasuk makanan yang diletakkan di atas karpet dan tidak ditempatkan di meja sebagaimana standar yang ditetapkan.
“Temuan seperti ini masih memerlukan perhatian serius dari penyedia layanan maupun pihak terkait lainnya,” ujarnya.
Idah berharap hasil survei dapat menjadi bahan memperbaiki tata kelola program, meningkatkan kualitas menu, memperbaiki alur distribusi, serta memperkuat kerja sama lintas instansi agar Program MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
