TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027 mulai dimatangkan melalui pelatihan tim penilai dan pembekalan mitra pembangunan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, 26–30 Oktober 2026.
Kegiatan ini melibatkan unsur perguruan tinggi UNG, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi nonpemerintah atau Non-Governmental Organization (LP3G) yang dipimpin Ketua LP3G, Deno Djarai. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat proses survei dan penilaian calon lokasi agar pembangunan KNMP tepat sasaran.
Persiapan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembangunan dan Operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih, yang menjadi salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dalam sambutannya menegaskan bahwa penentuan calon lokasi tidak boleh hanya mengandalkan usulan administratif. Penilaian harus didasarkan pada kondisi faktual, kesiapan wilayah, dan kebutuhan nyata masyarakat nelayan.
“kata kunci harus kita pegang pada saat survei adalah dengarkan masyarakat dan memahami kegiatan ekonominya, hingga objektivitas itu betul-betul terjaga,” tegas Lotharia.
Menurut dia, tim penilai memiliki peran strategis untuk memastikan setiap calon lokasi memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan yang memadai sebelum ditetapkan sebagai lokasi pembangunan.
Karena itu, tim diminta mampu membedakan kebutuhan mendesak, kebutuhan yang dapat dipenuhi secara bertahap, serta usulan yang belum didukung kesiapan memadai.
Lotharia juga mengingatkan agar antusiasme masyarakat terhadap program KNMP tidak mengurangi objektivitas dalam proses penilaian. Aspirasi warga harus didengar, tetapi tetap perlu dianalisis berdasarkan kondisi lapangan dan skala prioritas.
LP3G Perkuat Akurasi Penilaian Calon Lokasi
Ketua LP3G, Deno Djarai, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam melaksanakan survei, verifikasi, penilaian, serta fasilitasi kesiapan calon lokasi KNMP Tahun 2027.
“Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman sekaligus meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam melakukan survei, verifikasi, penilaian, dan fasilitasi kesiapan calon lokasi KNMP,” kata Deno.
Sebanyak 31 peserta mengikuti pelatihan yang membekali mereka dengan metode pengumpulan data, pemeriksaan informasi, serta verifikasi kesesuaian antara dokumen dan kondisi nyata di lapangan.
Materi pelatihan meliputi kebijakan dan mekanisme perencanaan calon lokasi, teknik wawancara, observasi, diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), dokumentasi, hingga pemeriksaan silang informasi.
Peserta juga diperkenalkan dengan instrumen penilaian yang mencakup enam kriteria utama, empat dimensi penilaian, serta tata cara pemberian skor. Penggunaan aplikasi KoBoCollect turut menjadi bagian dari pelatihan untuk mendukung pengumpulan dan pengiriman data secara terstruktur.
“Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penentuan calon lokasi KNMP tidak hanya bertumpu pada usulan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual, kesiapan infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat pesisir,” ucap Deno.
Selain menilai kelayakan calon lokasi, tim juga diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan pemenuhan Standar Minimum Kesiapan (SMK). Hasil penilaian tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana aksi untuk memenuhi persyaratan pembangunan.
Infrastruktur dan Kepercayaan Masyarakat Jadi Perhatian
Dalam arahannya, Lotharia turut menekankan pentingnya memeriksa kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk akses listrik dan air. Ketersediaan fasilitas dasar tersebut berpengaruh terhadap operasional dan pemanfaatan sarana KNMP setelah pembangunan selesai.
Kesiapan kelembagaan, calon pengguna fasilitas, kebutuhan operasional, serta pemeliharaan juga harus menjadi bagian dari perencanaan. Dengan begitu, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi mampu menunjang kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Ia juga meminta tim survei membangun komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat keamanan di wilayah sasaran. Setiap kendala yang ditemukan harus segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi persoalan pada tahap berikutnya.
Selain itu, seluruh informasi dan dokumen yang diperoleh selama kegiatan harus digunakan sesuai kepentingan penugasan dan disampaikan melalui jalur resmi.
“Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting, kita harus menjaganya, pertemuan pertama sampai pekerjaan selesai,” tegas Lotharia.
Keterlibatan LP3G bersama KKP diharapkan dapat memperkuat kualitas penilaian melalui pengumpulan data yang akurat, verifikasi lapangan, dan penerapan instrumen yang seragam.
Bagi Provinsi Gorontalo, persiapan KNMP Tahun 2027 menjadi peluang untuk memperkuat kawasan perikanan tangkap dan mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, penentuan calon lokasi yang transparan, objektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program tersebut.
