Tabayyun.co.id,GORONTALO- Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo kembali menyampaikan kritik terhadap kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam rapat dengar pendapat yang digelar Senin (23/11/2025).
Sorotan tersebut bukan hanya terkait penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025, tetapi juga pola kepemimpinan Kepala Dispora Danial Ibrahim yang dianggap kurang terbuka terhadap saran.
Sekretaris Komisi IV, Ghalieb Lahidjun, menilai dukungan DPRD terhadap kegiatan GHM tidak direspons secara proporsional oleh Dispora.
Ia menyebut sejumlah keputusan teknis diambil tanpa mempertimbangkan masukan yang telah disampaikan komisi maupun aspirasi organisasi kepemudaan.
Dalam forum tersebut, Ghalieb menguraikan kembali persoalan yang menurutnya terus berulang dalam hubungan kerja antara Dispora dan Komisi IV. Salah satunya terkait kegiatan pengkaderan organisasi kepemudaan yang dianggap tidak memenuhi prinsip inklusivitas.
Ia menjelaskan, meski komisi telah menetapkan anggaran Rp125 juta untuk program kepemudaan, pelaksanaan kegiatan di lapangan hanya terealisasi sebesar Rp75 juta. Kondisi ini, menurutnya, tidak sesuai dengan kesepakatan awal dalam pembahasan anggaran.
Ghalieb juga mengkritisi keputusan Dispora yang hanya menggandeng satu organisasi dalam kegiatan pengkaderan, meski sebelumnya komisi telah meminta agar seluruh organisasi kepemudaan dilibatkan.
“Kami memberi saran sama Pak Kadis, Saya sarankan kalau boleh, jangan bikin cuma satu organisasi jangan sampai ini akan bermasalah, akan ada protes dari organisasi lain,” ujar Ghalieb dalam rapat.
Ia menegaskan bahwa masukan tersebut tidak dijalankan, sehingga memicu keluhan dari berbagai organisasi yang merasa tidak diberi ruang. Ghalieb menyebut kondisi ini dapat menimbulkan dugaan intervensi pemerintah secara tidak proporsional.
Sorotan terhadap GHM 2025 juga mencuat kembali, khususnya menyangkut keputusan mencantumkan hanya nama Gubernur Gusnar Ismail pada desain medali resmi. Ghalieb mempertanyakan apakah keputusan itu merupakan inisiatif Dispora atau telah mendapatkan persetujuan gubernur.
“Apakah pencantuman hanya nama gubernur itu hanya inisiatif Pak Kadis atau ada perintah gubernur di situ atau sepengetahuan gubernur, ini akan menjadi masalah besar, Pak Kadis,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan teknis yang tidak cermat dapat menimbulkan kegaduhan politik, terlebih menyangkut posisi gubernur dan wakil gubernur. Karena itu, ia meminta Dispora mengedepankan koordinasi dan lebih menerima rekomendasi dari mitra kerja.
Ghalieb menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa penjelasan Kadispora terkait persoalan medali akan berdampak pada bagaimana koalisi pemerintah menyikapi dinamika yang berkembang.
