TABAYYUN.CO.ID, BONE BOLANGO — Bupati Bone Bolango Ismet Mile meminta perubahan administratif di wilayah Tapa-Bulango tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah kecamatan dan desa.
Menurut Ismet, perkembangan wilayah harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan serta kerja nyata yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Ismet saat menghadiri Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tapa yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Tim Pengurus Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Wilayah Tapa Bulango.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula PKBM Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Rabu (16/9/2026).
Dalam kegiatan itu, Ismet hadir didampingi Ketua TP PKK Bone Bolango Ruwaida Ismet Mile, Staf Ahli I TP PKK Gamaria Djura, serta Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa.
Ismet mengatakan, Tapa-Bulango telah mengalami perubahan cukup besar dalam struktur wilayah pemerintahannya.
Kawasan yang sebelumnya hanya terdiri dari satu kecamatan kini berkembang menjadi lima kecamatan dengan puluhan desa.
Namun, menurut dia, perubahan tersebut tidak boleh berhenti pada aspek administratif.
Pertambahan wilayah pemerintahan justru membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara merata.
“Sejahtera tidak boleh berhenti sebagai kata dalam program maupun slogan pembangunan. Kesejahteraan harus terlihat dari kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Ismet juga meminta seluruh kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan tidak berhenti sebagai agenda seremonial.
Menurut dia, pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh melalui bimtek harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Hal itu, kata Ismet, penting karena kepala desa, TP PKK dan kader Posyandu merupakan unsur yang paling dekat dengan masyarakat.
Mereka dinilai memiliki posisi strategis untuk mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi warga sekaligus membantu pemerintah memberikan pelayanan.
Karena itu, Ismet meminta seluruh unsur pemerintahan di tingkat bawah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ia menekankan bahwa setiap program harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Selain pelayanan, pemerintah juga perlu mampu membaca persoalan yang muncul di tengah masyarakat, mengelola potensi wilayah, serta memastikan kebutuhan dasar warga mendapatkan perhatian.
Dalam kesempatan tersebut, Ismet turut menyinggung dinamika politik yang pernah terjadi di tengah masyarakat Tapa.
Ia mengingatkan agar perbedaan pilihan politik pada masa lalu tidak kembali menjadi penghalang dalam proses pembangunan.
Menurut Ismet, seluruh warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah.
Tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap masyarakat hanya karena pilihan politik yang berbeda.
“Energi pemerintah dan masyarakat kini harus diarahkan pada pekerjaan yang lebih penting yaitu membangun wilayah dan memperbaiki kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat mengalihkan perhatian pada agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Menurutnya, pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ismet juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan PKK dan Posyandu.
Menurut dia, kedua unsur tersebut tidak dapat dipandang sebagai organisasi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem pelayanan masyarakat.
PKK dan Posyandu dinilai memiliki kedekatan langsung dengan warga sehingga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai kebutuhan masyarakat.
“Di sinilah peran PKK dan Posyandu menjadi bagian dari ekosistem pelayanan masyarakat. Bukan berdiri sendiri, tetapi menjadi ujung dari kerja bersama pemerintah dalam memastikan kebutuhan warga teridentifikasi dan ditangani,” ujarnya.
Karena itu, Ismet berharap peningkatan kapasitas kader tidak hanya menghasilkan tambahan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh unsur yang terlibat menjalankan tugas dengan kesadaran bahwa pekerjaan pemerintahan pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi warga.
Perubahan Tapa-Bulango, menurut Ismet, harus dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya dalam perubahan struktur pemerintahan.
Dengan bertambahnya kecamatan dan desa, pemerintah dituntut semakin mampu menghadirkan pelayanan yang dekat, merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ismet berharap seluruh perangkat pemerintahan, TP PKK, kader Posyandu dan unsur masyarakat dapat bergerak bersama agar perkembangan wilayah Tapa-Bulango benar-benar bermuara pada kehidupan warga yang lebih aman, terlayani dan sejahtera.
