TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Potensi kelapa di Provinsi Gorontalo dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Padahal, komoditas tersebut memiliki peluang besar dikembangkan menjadi berbagai produk olahan melalui industri hilir.
Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah daerah mulai memperkuat kebijakan hilirisasi dengan memanfaatkan komoditas unggulan daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan industri berbasis kelapa.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Ciptoning Suryo Condro, mengatakan penguatan hilirisasi membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah agar potensi ekonomi daerah dapat berkembang menjadi kegiatan usaha produktif.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Gorontalo Economic Outlook (GEO) 2026 di Ballroom Saronde, Kantor Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Kamis (12/11/2026).
Menurut Ciptoning, BI telah melakukan kajian bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan ISE Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pengembangan ekonomi.
Salah satu poin penting dalam kajian tersebut adalah memastikan kebijakan pemerintah tidak menjadi penghambat bagi proses hilirisasi yang sedang dibangun di daerah.
“Peran pemerintah sangat besar di sini, ya, khususnya agar kebijakan yang nanti disusun itu dapat mendukung terciptanya hilirisasi, bukan justru menghambat hilirisasi di daerah,” ujar Ciptoning.
Selain hilirisasi komoditas, BI juga menawarkan pendekatan baru dalam mengoptimalkan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ciptoning berpandangan, koperasi desa perlu dikembangkan melampaui fungsi perdagangan kebutuhan sehari-hari. Lembaga tersebut dinilai berpeluang menjadi bagian dari rantai ekonomi lokal, mulai dari pengelolaan potensi desa hingga mendukung pemasaran produk masyarakat.
“Harapan kami pemerintah daerah dapat mengambil aplikasi untuk ada pelaksanaan KDKMP di desa-desa karena selama ini KDKMP yang kami lihat hanya untuk toko kelontong, padahal sebenarnya KDKMP ini bisa punya peran lain yang cukup strategis, bisa membantu masyarakat secara lebih luas dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada,” jelasnya.
Dalam konteks Gorontalo, pengembangan koperasi berbasis potensi lokal dapat diarahkan untuk mendukung aktivitas produksi dan pengolahan komoditas unggulan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga dapat berperan dalam memperkuat ekosistem usaha masyarakat desa.
Ciptoning secara khusus menyoroti komoditas kelapa yang selama ini memiliki keterkaitan historis dengan perekonomian Gorontalo. Namun, peluang untuk mengolah komoditas tersebut menjadi produk bernilai tambah dinilai masih perlu mendapat perhatian lebih besar.
“Padahal sebenarnya Gorontalo ini hilirisasi yang paling memungkinkan, misalkan salah satunya itu kelapa dan memang secara historis sudah terkenal dari dulu terkait kelapa,” ungkapnya.
BI menilai pengembangan industri hilir kelapa berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Selain meningkatkan nilai jual komoditas, proses pengolahan juga dapat menciptakan kesempatan kerja dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Meski demikian, Ciptoning menegaskan bahwa BI berada pada posisi memberikan asesmen dan rekomendasi. Pelaksanaan program hilirisasi membutuhkan tindak lanjut dari pemerintah daerah melalui kebijakan dan dukungan konkret.
Melalui GEO 2026, BI berharap hasil kajian yang telah disampaikan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal.
Penguatan hilirisasi kelapa dan optimalisasi peran KDKMP diharapkan menjadi salah satu jalan untuk memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat kemandirian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
