Dampak Kemarau Makin Meluas, Komisi I DPRD Provinsi Pantau Penyaluran Air di Daenaa

TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO, – Gelombang kemarau panjang mulai melumpuhkan sektor domestik dan pertanian di Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo.

Tak hanya memicu krisis air bersih bagi pemenuhan kebutuhan harian warga, kekeringan meluas ini menyebabkan sekitar 80 persen areal pertanian di desa tersebut dilanda gagal panen total.

Kondisi kritis tersebut menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo saat menggelar peninjauan lapangan ke Desa Daenaa pada Jumat (21/8/2026). Peninjauan dipimpin oleh Sekretaris Komisi I Sitti Nuraini Sompie bersama Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, serta disambut oleh Kepala Desa Daenaa, Jefri A. Rahim, SE.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, menjelaskan bahwa inspeksi mendadak ini ditujukan untuk memantau sejauh mana kesiapan mitigasi serta respons darurat pemerintah desa dalam menangani dampak kekeringan yang kian meluas.

Baca Juga :  DPRD Provinsi Gorontalo Geser Sejumlah Agenda Strategis, dari Ranperda hingga Jadwal Reses

“Komisi I memastikan sejauh mana peran pemerintah dalam menghadapi dampak musim kemarau, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Kita juga ingin melihat bagaimana antisipasi ke depannya,” ujar Ramdan.

Sebagai langkah penanganan awal, Pemerintah Desa Daenaa telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Gorontalo serta PDAM setempat untuk mendistribusikan pasokan air bersih menggunakan armada mobil tangki. Meski demikian, Ramdan menegaskan bahwa persoalan ini butuh tindakan bersama inter-instansi, terutama OPD teknis di tingkat kabupaten maupun provinsi yang membidangi layanan dasar.

Baca Juga :  DPRD Banggai Sambangi DPRD Provinsi Gorontalo, Dalami LKPJ dan Pengelolaan Pokir

“Kita tidak tahu sampai kapan musim kemarau akan berakhir. Karena itu, OPD yang memiliki kewenangan harus saling berkoordinasi agar masyarakat tidak menghadapi persoalan yang lebih berat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Daenaa Jefri A. Rahim membeberkan setidaknya ada 73 kepala keluarga (KK) yang tersebar dari Dusun I hingga Dusun IV merasakan langsung dampak krisis air ini. Selain itu, hantaman kekeringan turut merusak mata pencaharian warga setelah 80 persen lahan pertanian dipastikan gagal panen.

“Untuk masalah air bersih sudah ada tindak lanjut dari pemerintah daerah melalui pendistribusian air bersih. Memang masih terkendala keterbatasan armada, tetapi setidaknya sudah membantu masyarakat,” kata Jefri.

Baca Juga :  Ridwan Monoarfa: PAD Harus Kembali ke Rakyat, Pajak Dipungut untuk Kesejahteraan Masyarakat

Ia menambahkan, ketersediaan bahan pangan utama di desanya sejauh ini masih tergolong aman. Masalah utama yang mendesak saat ini berpusat pada minimnya air untuk kegiatan MCK (mandi, cuci, kakus), sedangkan untuk konsumsi warga masih mengandalkan air kemasan isi ulang.

Menanggapi situasi ini, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong skema penanganan jangka panjang agar penanggulangan kemarau tidak sekadar mengandalkan pengiriman air darurat.

“Kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan menunggu sampai kondisi semakin parah baru dilakukan penanganan. Antisipasi harus disiapkan sejak sekarang,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *