TABAYYUN.CO.ID, NASIONAL- JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengalokasian anggaran negara senilai Rp 14,69 miliar yang mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad. Dana dari APBN tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan jasa influencer pada dua kementerian sepanjang 2024–2026.
Berdasarkan penelusuran pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tercatat delapan paket pengadaan yang dimenangkan oleh perusahaan tersebut.
Rinciannya meliputi lima paket pengadaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 2024, serta tiga paket belanja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada rentang 2025–2026.
ICW menilai pengadaan tersebut menyisakan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari asas efisiensi anggaran, transparansi persaingan usaha, hingga risiko konflik kepentingan pejabat publik.
Peneliti ICW mempertanyakan kebijakan belanja jasa promosi berskala besar di tengah narasi penghematan anggaran yang gencar dikampanyekan pemerintah.
ICW mendesak pembukaan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta laporan hasil pekerjaan agar publik dapat menilai efektivitas penggunaan uang negara tersebut. Selain itu, spesifikasi pengadaan pada Kemendikbud Ristek yang langsung mengarah pada akun media sosial milik Raffi Ahmad dinilai menutup ruang persaingan yang setara bagi penyedia jasa lain.
Sorotan juga tertuju pada nilai tiga paket kontrak di KKP yang dinilai seragam, yakni masing-masing berada di kisaran Rp 3,6 miliar.
Kondisi ini memicu pertanyaan terkait kewajaran penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh pejabat pembuat komitmen.
Di sisi lain, posisi Raffi Ahmad yang telah dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak 22 Oktober 2024 menambah indikasi benturan kepentingan. Hal itu mengingat KKP masih menerbitkan kontrak pengadaan kepada perusahaannya di periode pemerintahan yang sedang berjalan.
Atas temuan ini, ICW menyampaikan lima tuntutan resmi. ICW mendesak KKP dan kementerian terkait membuka seluruh dokumen pengadaan, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Inspektorat Jenderal melakukan audit menyeluruh, serta menuntut evaluasi sistem katalog elektronik oleh LKPP.
ICW juga meminta Presiden menghentikan pengadaan influencer yang tidak mendesak dan mengimbau Raffi Ahmad menyampaikan klarifikasi terbuka mengenai langkah pencegahan konflik kepentingan.
