Dokter Penerima Beasiswa Tak Kembali ke Gorontalo, Komisi IV Minta Pemprov Bertindak Tegas

TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mulai mengevaluasi arah kebijakan beasiswa pemerintah daerah.

Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan program bantuan pendidikan benar-benar menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam pembangunan Gorontalo.

Tak hanya soal ketepatan jurusan, DPRD juga menyoroti penerima beasiswa kedokteran yang disebut tidak kembali mengabdi di Gorontalo setelah menyelesaikan pendidikan.

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Inogaluma, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (17/11/2026).

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, mengatakan evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya mengenai skema pemberian beasiswa agar selaras dengan visi dan arah pembangunan pemerintah daerah.

Menurut Ghalieb, kebijakan beasiswa tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian bantuan pendidikan. Pemerintah perlu memiliki pemetaan kebutuhan tenaga profesional agar lulusan yang dibiayai dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Ia mencontohkan, pemerintah provinsi saat ini mendorong sektor agromaritim, termasuk pengembangan bidang kelautan dan perikanan serta program taksi laut.

Namun, kerja sama beasiswa yang telah berlangsung sejak 2018 justru lebih banyak diarahkan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat.

Baca Juga :  Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Koperasi Merah Putih di Bone Bolango, Progres Capai 70 Persen

“Memang kita juga membutuhkan SDM di bidang transportasi darat, terutama untuk mengatur rekayasa lalu lintas dan sebagainya. Tetapi, pemerintah daerah juga memiliki banyak kebutuhan lain, misalnya di sektor pertanian, kelautan, perikanan, hingga pertambangan yang saat ini sedang berkembang di Gorontalo,” jelasnya.

Ghalieb menilai pemerintah daerah membutuhkan kajian komprehensif mengenai kebutuhan SDM di berbagai sektor. Kajian tersebut menjadi dasar dalam menentukan bidang studi penerima beasiswa, baik melalui kerja sama perguruan tinggi maupun program beasiswa umum.

Ia mengingatkan agar kebijakan pemberian beasiswa tidak dilakukan tanpa perencanaan yang jelas, terutama menyangkut manfaat dan kontribusi lulusan bagi pembangunan daerah.

“Jangan sampai kebijakan beasiswa ini terkesan tiba masa tiba akal. Tiba-tiba memberikan beasiswa pada sektor atau jurusan tertentu, tetapi tidak jelas apa manfaat dan keluaran yang akan diberikan bagi daerah,” tegasnya.

Dokter Penerima Beasiswa Tak Kembali Mengabdi

Selain persoalan kesesuaian jurusan, Komisi IV DPRD Gorontalo juga menyoroti kewajiban pengabdian penerima beasiswa kedokteran.

Ghalieb mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima dalam rapat, terdapat sejumlah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan melalui program beasiswa pemerintah daerah, tetapi tidak kembali mengabdi di Gorontalo sesuai kesepakatan.

Baca Juga :  Kawal Harga Pangan dan UMKM, Meyke Camaru Bawa Program Komisi II ke Heledulaa Utara

Padahal, kebutuhan tenaga dokter masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi mengambil langkah tegas terhadap penerima beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama, termasuk kesepakatan yang dibuat melalui notaris.

“Kalau alasannya nanti akan mengembalikan biaya beasiswa, pemerintah daerah sebenarnya tetap mengalami kerugian dari sisi waktu. Karena itu, harus ada tindakan tegas terhadap perjanjian yang sudah dibuat agar tidak menjadi preseden buruk bagi kerja sama pemerintah dengan program pendidikan kedokteran,” ujarnya.

UNG Didorong Terlibat dalam Program Beasiswa

Lebih lanjut, Ghalieb mengatakan Komisi IV akan menyusun rekomendasi kepada gubernur dan wakil gubernur terkait arah kebijakan beasiswa serta bantuan studi di Provinsi Gorontalo.

Rekomendasi tersebut akan dirumuskan secara bertahap bersama OPD mitra yang berkaitan dengan penyelenggaraan program beasiswa.

Komisi IV juga akan mengevaluasi berbagai program beasiswa yang telah berjalan, termasuk kemungkinan mengubah bidang peminatan atau jurusan apabila kebutuhan SDM pada sektor tertentu dinilai sudah terpenuhi.

Baca Juga :  DWP DPRD Provinsi Gorontalo Siapkan Program 2026, Fokus pada Sinergi dan Partisipasi

Salah satu yang akan dikaji adalah kelanjutan kerja sama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang telah berlangsung sejak 2018.

Di sisi lain, DPRD mendorong pemerintah provinsi memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal, terutama Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Menurut Ghalieb, perguruan tinggi di Gorontalo telah memiliki sejumlah program studi yang berpotensi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di sektor strategis, termasuk pertambangan dan ekonomi berbasis pertanian.

“Kita membayangkan perguruan tinggi di Gorontalo sekarang sudah semakin bagus. Misalnya, di UNG ada program studi pertambangan. Pemerintah provinsi bisa membangun kerja sama untuk memenuhi kebutuhan SDM di sektor pertambangan. Begitu juga bidang ekonomi yang bisa dikaitkan dengan sektor pertanian,” ungkapnya.

Ia berharap evaluasi tersebut dapat menghasilkan kebijakan beasiswa yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Dengan demikian, bantuan pendidikan pemerintah provinsi tidak sekadar membantu masyarakat memperoleh pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan SDM sesuai potensi dan kebutuhan pembangunan Gorontalo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *