Tabayyun.co.id, GORONTALO — DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, Forkopimda, dan jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Sidang paripurna tersebut merupakan agenda konstitusional yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh kepala daerah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur harus menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dari daftar kehadiran, rapat dinyatakan memenuhi kuorum. Dari total 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo, jumlah yang hadir telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD. Dengan demikian, rapat paripurna dapat dibuka secara resmi dan berlangsung terbuka untuk umum.
Dalam forum tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memaparkan langsung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025. Setelah penyampaian laporan, dokumen LKPJ secara resmi diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam penjelasannya, Gusnar Ismail menyebut Tahun Anggaran 2025 menjadi periode awal pelaksanaan pemerintahan untuk masa jabatan 2025–2029. Tahun tersebut juga menjadi tahap awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya mengoptimalkan pengelolaan anggaran meskipun kapasitas fiskal daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya tersebut tercermin dari capaian kinerja keuangan daerah yang menempatkan Provinsi Gorontalo dalam enam besar nasional pada kategori kinerja pendapatan dan belanja daerah.
Selain kinerja keuangan, pemerintah provinsi juga menitikberatkan program pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Pada bidang pendidikan, pemerintah daerah melakukan pembangunan infrastruktur pendidikan, penyaluran program beasiswa, serta fasilitasi praktik kerja industri (prakerin) bagi sekitar 2.000 siswa. Selain itu, bantuan studi juga diberikan kepada 826 mahasiswa.
Pengembangan pendidikan tinggi juga terus didorong, salah satunya melalui proses transformasi IAIN Sultan Amai Gorontalo menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) yang saat ini telah memasuki tahap akhir di tingkat pemerintah pusat.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah melaksanakan sejumlah program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Program tersebut mencakup penurunan angka stunting, penyediaan dokter spesialis di wilayah perbatasan, serta pelaksanaan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
Tahun 2025 juga mencatat sejarah baru bagi pelayanan kesehatan di Gorontalo melalui pelaksanaan operasi bedah jantung terbuka pertama di provinsi tersebut.
Di sisi lain, pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie kembali dilanjutkan setelah sebelumnya sempat mengalami kendala anggaran. Proyek pengembangan rumah sakit itu kini mendapat tambahan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah, meskipun dihadapkan pada keterbatasan kapasitas fiskal.
Rapat paripurna kemudian ditutup setelah seluruh agenda selesai dilaksanakan. Selanjutnya, dokumen LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 akan dibahas oleh DPRD Provinsi Gorontalo untuk menghasilkan rekomendasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode berikutnya.
