Tabayyun.co.id, GORONTALO – DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi IV memberi perhatian serius terhadap polemik Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Sikap tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama aliansi mahasiswa IPMB yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Gubernur Gorontalo, Senin (20/4/2026).
Hadir dalam agenda itu Wakil Gubernur Gorontalo sebagai Koordinator Wilayah MBG, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta pengelola program MBG tingkat provinsi dan kabupaten.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan persoalan MBG tidak bisa dipandang ringan. Menurut dia, masalah yang muncul di daerah dapat berkembang menjadi perhatian nasional apabila tidak segera diselesaikan.
“Ini isu dari desa yang bisa menjadi isu nasional. Kami meminta agar persoalan ini segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, forum dialog seperti itu penting dilakukan secara berkala agar pengawasan terhadap pelaksanaan program semakin maksimal.
Komisi IV, lanjut dia, akan tetap objektif melihat persoalan yang berkembang. DPRD juga membuka ruang evaluasi terhadap jalannya program di lapangan.
Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bone Bolango karena belum sempat turun langsung ke lokasi kejadian. Meski begitu, pihaknya memastikan tindak lanjut akan segera dilakukan.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menilai transparansi dan respons cepat menjadi hal penting setiap kali muncul persoalan di lapangan.
Menurut dia, setiap keluhan warga harus dijadikan bahan evaluasi untuk menyempurnakan program MBG.
“Kalau ada kejadian seperti ini, harus segera diklarifikasi ke publik agar tidak menimbulkan kegaduhan. Ini menyangkut makanan, tidak boleh ada kesalahan sekecil apa pun karena berkaitan dengan kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya standar kualitas bahan baku yang jelas dan terukur. Selain itu, proses pengolahan hingga distribusi makanan harus berada dalam pengawasan ketat.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Ghalieb, mengungkapkan Komisi IV telah melakukan investigasi lapangan serta memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan.
Ia menilai kritik dari masyarakat maupun mahasiswa merupakan hal yang wajar demi memperbaiki pelaksanaan program.
“Program ini berkaitan langsung dengan masyarakat dan sekolah. Wajar jika ada protes. Yang penting bagaimana kita semua siap melakukan perbaikan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Ghalieb.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD juga menerima sejumlah tuntutan mahasiswa. Di antaranya evaluasi total program MBG, peningkatan transparansi, serta jaminan keamanan pangan bagi siswa penerima manfaat.
DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai standar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
