Dukung Forum Media Parlemen,Anas Jusuf : DPRD Butuh Kritik untuk Evaluasi dan Perbaikan

TABAYYUN.CO.ID,GORONTALO – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf, menyambut positif terbentuknya Forum Media Parlemen Puncak Botu.

Menurut Anas, forum tersebut dapat menjadi ruang bersama bagi pekerja media yang selama ini melakukan peliputan di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo.

Ia menilai keberadaan forum penting untuk membangun komunikasi dan koordinasi antarsesama jurnalis. Namun, pembentukan forum tidak boleh membuat pers kehilangan independensinya.

“Saya sangat mendukung gagasan teman-teman media untuk membentuk Forum Media Parlemen Puncak Botu. Ini merupakan langkah yang baik untuk memperkuat kebersamaan, komunikasi dan koordinasi teman-teman pers yang selama ini melakukan tugas jurnalistik di DPRD Provinsi Gorontalo,” kata Anas.

Forum Media Parlemen Puncak Botu dibentuk melalui musyawarah para pekerja media yang aktif meliput kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo.

Selain menjadi wadah komunikasi, forum tersebut diharapkan dapat ikut mendorong peningkatan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Baca Juga :  Program Pascasarjana Unbita Gorontalo Cetak 31 Magister Baru, Pegawai Sekretariat DPRD Ikut Diwisuda

Anas mengatakan hubungan antara DPRD dan media perlu dibangun dengan tetap menghormati batas serta fungsi masing-masing.

DPRD memiliki mandat sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sementara pers bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Pers dan DPRD memiliki ruang kerja masing-masing. DPRD menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat, sementara pers menjalankan fungsi jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada publik,” ujarnya.

Menurut Anas, keberadaan media sangat dibutuhkan untuk menjelaskan kepada masyarakat berbagai agenda, kebijakan, pembahasan, hingga keputusan DPRD.

Meski demikian, ia mengingatkan hubungan baik antara media dan parlemen tidak boleh diterjemahkan sebagai alasan untuk menghilangkan sikap kritis wartawan.

Anas justru meminta pers tetap memberikan kritik ketika menemukan kebijakan maupun pelaksanaan tugas DPRD yang perlu mendapat perhatian publik.

“Kalau ada kebijakan atau pelaksanaan tugas DPRD yang perlu dikritisi, silakan dikritisi secara profesional dan berdasarkan fakta,” katanya.

Baca Juga :  El Madrasah Drum Corps MTsN 1 Gorontalo Sabet Juara Umum TMC Sulut, DPRD Provinsi Beri Apresiasi

Anas berpandangan pemberitaan media dapat menjadi salah satu instrumen evaluasi bagi DPRD.

Kritik yang disampaikan berdasarkan data dan fakta, kata dia, dapat membantu lembaga legislatif melihat kekurangan dalam pelaksanaan tugasnya.

“Kami tentu membutuhkan kritik. Pers jangan ragu memberikan kritik sepanjang disampaikan secara objektif, proporsional dan berdasarkan data. Justru dengan adanya kontrol dari media, kami di DPRD bisa terus melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan,” ujar Anas.

Ia juga menilai keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting dari upaya menjaga agar kerja-kerja parlemen dapat diketahui masyarakat.

Karena itu, Forum Media Parlemen Puncak Botu diharapkan tidak berhenti sebagai wadah komunikasi internal pekerja media.

Forum tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme wartawan yang melakukan peliputan di DPRD.

Anas berharap forum yang baru dibentuk itu mampu memberikan manfaat konkret bagi pekerja media, DPRD, dan masyarakat.

Baca Juga :  Pansus DPRD Provinsi Gorontalo Bedah LKPJ 2025, Soroti Implementasi Rekomendasi

Ia juga mengingatkan agar forum tetap menjaga independensi pers dalam setiap aktivitasnya.

“Saya berharap forum ini dapat menjadi wadah yang solid, profesional dan tetap menjaga independensi pers. Jangan sampai forum ini hanya menjadi simbol, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi teman-teman media, DPRD dan terutama masyarakat Gorontalo,” katanya.

Menurut Anas, komunikasi yang terbuka antara media dan DPRD dibutuhkan agar dinamika di parlemen dapat disampaikan kepada publik secara akurat.

Namun, komunikasi tersebut tetap harus berjalan tanpa menghilangkan fungsi kontrol pers.

“Pada akhirnya, yang paling penting adalah masyarakat. DPRD harus bekerja untuk rakyat, dan pers harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai kerja-kerja DPRD,” kata Anas.

Ia berharap Forum Media Parlemen Puncak Botu dapat menjadi mitra komunikasi bagi DPRD sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol secara independen dan profesional.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *