Fraksi Golkar Minta Perubahan APBD 2026 Tak Sekadar Geser Anggaran, Harus Berdampak ke Rakyat

TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo meminta perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pandangan umum tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum Fraksi Golkar dibacakan oleh Meyke Camaru. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan, pergeseran, penambahan maupun pengurangan anggaran harus didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Menurut Fraksi Golkar, kebijakan perubahan anggaran juga harus mempertimbangkan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terukur. Dengan demikian, anggaran yang digeser tidak sekadar berpindah pos, tetapi benar-benar mampu menghasilkan program yang lebih bermanfaat.

Fraksi Golkar turut mendorong pemerintah provinsi untuk lebih agresif menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.

Baca Juga :  Banggar DPRD dan TAPD Perkuat Sinkronisasi Anggaran, KUA-PPAS 2026 dan APBD 2027 Mulai Dimatangkan

Target pendapatan, kata Fraksi Golkar, harus disusun secara realistis sekaligus optimistis agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan ketergantungan terhadap sumber pendapatan tertentu dapat ditekan.

Pada sisi belanja, Fraksi Golkar meminta pemerintah lebih mengutamakan belanja produktif yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Setiap perubahan, pergeseran, penambahan maupun pengurangan anggaran harus tetap berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, serta evaluasi kinerja OPD yang terukur,” demikian poin pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan Meyke Camaru.

Sejumlah sektor dinilai perlu menjadi perhatian, mulai dari program padat karya, pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan hingga kesehatan.

Sebaliknya, belanja operasional yang bersifat rutin dan dinilai kurang memberikan dampak langsung kepada masyarakat diminta untuk ditekan dan dievaluasi kembali.

Fraksi Golkar juga menyoroti program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang masih tersisa pada Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga :  DPRD Gorontalo Perkuat Penyusunan APBD 2027 yang Tepat Sasaran

Program tersebut diminta segera direalisasikan dengan memperhatikan ketepatan sasaran, transparansi dan kecepatan pelaksanaan. Fraksi Golkar menekankan agar anggaran yang telah disiapkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah agar konsisten menerapkan prinsip money follows program.

Artinya, pengalokasian anggaran harus mengikuti prioritas program dan target pembangunan yang jelas. Setiap pergeseran anggaran antar-OPD juga harus dilakukan secara terintegrasi dan berorientasi pada outcome atau hasil yang dapat diukur.

Fraksi Golkar mengingatkan agar perubahan anggaran tidak dilakukan hanya untuk mengejar penyerapan atau menghabiskan sisa anggaran.

“Anggaran harus berorientasi pada outcome atau hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar untuk menghabiskan sisa anggaran,” tegas Fraksi Golkar.

Dalam pandangan umumnya, Meyke Camaru juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai strategi penutupan defisit anggaran.

Baca Juga :  Thomas Mopili Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Mahasiswa Hingga Tingkat Pusat

Selain itu, pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya diminta dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Golkar menilai kejelasan mengenai defisit dan SiLPA penting agar struktur perubahan APBD 2026 tetap sehat serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Setelah menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Fraksi Golkar berharap pembahasan perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, perubahan APBD diharapkan dapat memperkuat pembangunan daerah sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *