TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti persoalan kemandirian fiskal, kualitas belanja, serta transparansi pengelolaan anggaran dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum Fraksi NasDem disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dan dibacakan oleh Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Gorontalo Indriani Dunda.
Indriani menegaskan, perubahan APBD tidak boleh hanya dipahami sebagai proses menyesuaikan angka-angka anggaran. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar diarahkan pada program yang dibutuhkan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan Perubahan APBD 2026 bukan semata-mata seberapa besar anggaran terserap, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Gorontalo,” tegas Indriani.
Fraksi NasDem memberikan perhatian serius terhadap struktur pendapatan daerah yang mencapai sekitar Rp1,550 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,095 triliun masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Sementara kenaikan pendapatan daerah hanya sekitar Rp13 miliar dibandingkan anggaran sebelumnya.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih kuatnya ketergantungan fiskal Provinsi Gorontalo terhadap pemerintah pusat.
Karena itu, Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Di sisi belanja, Fraksi NasDem menyoroti peningkatan belanja daerah yang mencapai sekitar Rp1,778 triliun atau bertambah sekitar Rp157,26 miliar.
Tambahan anggaran tersebut, menurut Indriani, harus disertai penjelasan yang komprehensif mengenai dasar kebutuhan, urgensi, serta program dan kegiatan prioritas yang mendapatkan tambahan anggaran.
Fraksi NasDem mengingatkan bahwa tingginya penyerapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan APBD.
Setiap belanja harus menghasilkan output yang jelas dan outcome yang dapat dirasakan masyarakat, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan.
“SiLPA bukan merupakan pendapatan baru. Karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, tepat sasaran, efisien, efektif, dan transparan, sehingga setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian pokok pandangan Fraksi NasDem yang disampaikan Indriani.
Fraksi NasDem juga meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka mengenai SiLPA yang nilainya sekitar Rp149,26 miliar.
Penjelasan tersebut mencakup asal-usul, komponen, penyebab munculnya SiLPA hingga rencana penggunaannya.
Menurut Fraksi NasDem, pengelolaan SiLPA harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi sekadar sumber pembiayaan tambahan tanpa perencanaan yang jelas.
Fraksi NasDem mengapresiasi peningkatan belanja modal yang mencapai sekitar Rp234 miliar.
Namun, tambahan anggaran tersebut diminta benar-benar menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat jangka panjang.
Pembangunan diarahkan untuk memperkuat konektivitas, jalan, irigasi, fasilitas publik, serta infrastruktur yang menunjang sektor pertanian, perikanan, UMKM dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Fraksi NasDem juga mendorong agar sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif dijadikan fondasi penguatan ekonomi kerakyatan.
Program pemerintah, kata Fraksi NasDem, jangan berhenti pada bantuan maupun kegiatan seremonial. Program harus mampu membangun rantai nilai ekonomi, memperkuat kemandirian pelaku usaha dan menciptakan lapangan kerja.
Terkait penyertaan modal daerah sebesar Rp5 miliar, Fraksi NasDem meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai pihak penerima, tujuan, dasar perhitungan serta rencana pemanfaatannya.
Penyertaan modal harus ditempatkan sebagai investasi produktif dengan target yang terukur, termasuk kontribusinya terhadap peningkatan PAD.
Fraksi NasDem juga meminta aset daerah yang belum produktif dioptimalkan serta tata kelola BUMD dan BLUD dibenahi agar lebih profesional, mandiri dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah maupun pelayanan publik.
Sementara mengenai hibah kepada KONI Provinsi Gorontalo, Fraksi NasDem meminta penganggarannya disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah, urgensi, kemampuan kas daerah, asas manfaat serta prinsip pertanggungjawaban dan ketepatan sasaran.
Menutup pandangan umum, Indriani menegaskan Fraksi NasDem akan terus mengawal pembahasan Perubahan APBD 2026 secara kritis, objektif, transparan dan berbasis data.
Fraksi NasDem berharap pembahasan tersebut menghasilkan kebijakan anggaran yang sehat, bertanggung jawab dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kebijakan perubahan APBD juga diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mendorong Provinsi Gorontalo menjadi lebih mandiri secara fiskal.
