Tabayyun.co.id, GORONTALO – Tiga tahun setelah peristiwa kebakaran yang melanda Kantor Bupati Pohuwato, kekecewaan masyarakat ternyata belum mereda. Kini, sasaran kemarahan rakyat tidak lagi hanya ditujukan pada pemerintah, melainkan langsung pada perusahaan tambang yang dianggap meraup keuntungan besar tanpa memberi manfaat nyata bagi warga lokal.
Momentum peringatan tragedi tersebut akan diwarnai aksi besar pada 21 September 2025. Ribuan penambang dipastikan turun ke jalan. Gerakan Indonesia Bersatu (Grib Jaya) Provinsi Gorontalo menegaskan siap mengawal penuh jalannya aksi.
Ketua Grib Jaya Gorontalo, Andi Ilham, menilai masyarakat penambang sudah terlalu lama termarginalkan.
“Perusahaan tambang datang dengan janji kesejahteraan, namun yang tersisa hanyalah konflik, dan penderitaan. Rakyat Penambang Pohuwato tidak lagi bisa bersabar ketika tanah leluhur mereka terus dirampas, sementara keuntungan besar hanya dinikmati segelintir elit dan pemilik modal,” tegasnya.
Menurut Andi, hasil rapat internal memutuskan Grib Jaya juga akan mendampingi aksi pada 22 September 2025. Massa direncanakan mengantarkan langsung surat kepada PT Pets yang berisi ultimatum penyelesaian 10 tuntutan pokok dalam waktu dua pekan.
Adapun tuntutan tersebut meliputi penghentian kriminalisasi penambang rakyat, pembayaran kompensasi yang adil, penolakan relokasi warga, penyelesaian konflik agraria, keterbukaan dokumen AMDAL, penolakan alih fungsi hutan Hulawa, kejelasan saham KUD Dharma Tani, prioritas tenaga kerja lokal, pemenuhan manfaat sosial-ekonomi, serta pembukaan ruang dialog partisipatif.
Andi menegaskan, bila tuntutan tidak digubris, Grib Jaya bersama massa akan melanjutkan aksi hingga ke Jakarta. Mereka akan meminta Ketua Umum DPP Grib Jaya, Hi. Hercules Rosario Marshal, untuk mengawal kasus ini ke Kementerian ESDM bahkan sampai ke Presiden Prabowo Subianto.
“Ini bukan sekadar ultimatum..Ini alarm keras bagi pemerintah dan perusahaan tambang, jangan sampai api kekecewaan rakyat kembali membesar. Jika keadilan diabaikan, rakyat akan terus melakukan perlawanan dengan cara yang sah dan konstitusional,” ujarnya.
