Tabayyun.co.id, Jakarta — Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus menyatakan penolakannya terhadap wacana pemerintah yang berencana memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, kepada NU Online, Rabu (5/11/2025).
Menurut Gus Mus, pada masa pemerintahan Soeharto, banyak ulama pesantren dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang diperlakukan tidak adil.
“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” cerita Gus Mus.
Ia juga menuturkan bahwa Kiai Sahal Mahfudh pernah diminta menjadi penasihat Golkar Jawa Tengah, namun menolak. “Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah diminta jadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” tambahnya.
Nilai Keikhlasan Pejuang
Gus Mus menilai banyak ulama yang berjasa besar bagi bangsa, tetapi keluarga mereka tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan.
“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelas Rais Aam PBNU 2014–2015 itu.
Kritik untuk Warga NU
Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang itu juga mengkritik kalangan NU yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut.
“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegas Gus Mus.
Menurutnya, pernyataan itu berangkat dari ingatan akan sejumlah tragedi yang menimpa para kiai dan warga NU di masa Orde Baru.
Catatan Kelam Masa Orde Baru
Salah satu peristiwa yang disebut adalah tragedi di Losarang, Indramayu, basis Partai NU saat Pemilu 1971. Warga NU di wilayah itu mengalami intimidasi dan kekerasan.
Ensiklopedia NU mencatat laporan Panda Nababan di Harian Sinar Harapan berjudul Empat Puluh Lima Djam Bersama Orang Kuat NU, yang menggambarkan kondisi rumah dan masjid dibakar serta warga terpaksa meninggalkan rumah.
Selain itu, pada Pemilu 1977 terjadi pembunuhan terhadap Kiai Hasan Basri di Brebes, Jawa Tengah. Harian Pelita mencatat kronologi peristiwa itu dan menolak klaim pemerintah yang menyebut korban tewas bunuh diri.
Ada pula tragedi pembakaran 140 rumah di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, serta tekanan politik terhadap NU pada Muktamar ke-29 di Cipasung tahun 1994.
Upaya Penjegalan Gus Dur
Gus Mus juga menyinggung dinamika NU di bawah tekanan Orde Baru, termasuk upaya menyingkirkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari kepemimpinan PBNU pada tahun 1996.
Kala itu, Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie disebut meminta Gus Dur mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. “Oh… ya, benar. Kalau Anda ingin lebih jelas, tanya saja Pak Tjip,” kata Habibie sebagaimana dikutip dari Jawa Pos edisi 31 Januari 1996.
Situasi tersebut turut memunculkan kepengurusan tandingan di tubuh NU, yang memperdalam konflik internal organisasi di masa itu.
