Harga Jagung Gorontalo Rp 7.200 per Kg, Satgas Pangan Dorong Kerja Sama Pejagindo dan Bulog

TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Persoalan tata niaga jagung di Gorontalo tidak hanya berkaitan dengan harga jual di tingkat petani. Keseimbangan kepentingan pengusaha, penyerapan Bulog, hingga kebutuhan pasokan bagi peternak juga menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara bersama.

Hal tersebut menjadi perhatian Ketua Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo, Kombes Pol. Dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H., saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) stabilitas harga dan tata niaga jagung di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo.

Rakor berlangsung Senin (16/11/2026) pukul 11.00 WITA tersebut melibatkan pemerintah daerah, Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia (Pejagindo), Bulog, serta para pengusaha jagung se-Provinsi Gorontalo.

Pembahasan berlangsung di tengah dinamika harga jagung yang mencapai Rp 7.200 per kilogram untuk kadar air 16 persen. Di sisi lain, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca Juga :  DPRD Provinsi Gorontalo Mediasi Persoalan Dokumen Kendaraan dengan JNE, SOP Pelayanan Disorot

Pengawasan tersebut semakin mendapat perhatian setelah terbit Surat Edaran Badan Pangan Nasional Nomor 457 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan Harga Pangan.

Dalam forum tersebut, Maruly menilai tata kelola jagung harus dilihat melalui tiga aspek utama, yakni perdagangan komersial, pengadaan atau penyerapan oleh Bulog, serta penyaluran jagung pemerintah kepada peternak.

Menurutnya, ketiga aspek tersebut memiliki kepentingan berbeda sehingga tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral.

Ia menggambarkan, petani menginginkan harga jual yang menguntungkan, sementara pengusaha membutuhkan ruang perdagangan yang memberikan keuntungan secara ekonomis. Pada saat bersamaan, Bulog memiliki mandat pemerintah untuk menjaga agar harga jagung tidak jatuh.

“Harapannya kalau jagung ini petani tersenyum, pengusaha juga makin banyak berkicau, ya kan? Kemudian peternak juga mendapatkan suplai yang tidak sulit,” ujar Maruly dalam forum tersebut.

Maruly menegaskan, pemerintah membutuhkan intervensi dan regulasi agar kepentingan seluruh pihak dapat berjalan seimbang.

Baca Juga :  Empat Kadin Gorontalo Dibekukan Sepihak? Paris Djali Seret ke Pusat

Dalam hal ini, Polri melalui Satgas Pangan turut mengambil peran dalam pengawasan tata niaga, mulai dari tingkat hulu hingga hilir.

Langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan aparat penegak hukum terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan.

Salah satu persoalan yang turut disoroti adalah kesiapan Bulog dalam memenuhi target penyerapan jagung sebesar 60.000 ton.

Menurut Maruly, kemampuan gudang dan fasilitas penyimpanan harus dipastikan mampu menampung hasil panen, terutama ketika memasuki periode panen raya.

Ia juga menyinggung dukungan kepolisian melalui pemanfaatan gudang dengan skema pinjam pakai untuk membantu kebutuhan penampungan sementara.

Selain persoalan kapasitas penyimpanan, Maruly menilai perlu ada kepastian mengenai ruang bagi perusahaan komersial yang tergabung dalam Pejagindo untuk melakukan perdagangan langsung, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas Bulog.

Ia kemudian menawarkan solusi berupa kerja sama antara Pejagindo dan Bulog melalui rekomendasi hasil rapat koordinasi.

Menurutnya, kesepakatan tersebut dapat memberikan kepastian bagi Bulog untuk memenuhi target penyerapan, sekaligus membuka ruang bagi Pejagindo menjalankan kegiatan perdagangan komersial secara wajar.

Baca Juga :  Wagub Gorontalo Dorong Karawo Tembus Pasar Dunia Lewat KKI 2025

“Makanya kita ambil benang merahnya. Mohon izin Pak Para Pimpinan rapat tinggal dibuat saja semacam rekomendasi dari rapat ini untuk menghasilkan produk kerjasama antara Pejang Indo dengan Bulog,” ungkapnya.

Maruly berharap kerja sama tersebut dapat menjadi jalan tengah agar target penyerapan Bulog terpenuhi dan pengusaha tetap memiliki kesempatan menjalankan aktivitas perdagangan tanpa merugikan petani.

Ia menekankan, tujuan utama kebijakan penyerapan pemerintah adalah menjaga stabilitas harga, terutama saat produksi jagung meningkat pada musim panen raya.

Dengan demikian, petani tidak terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah akibat kelebihan pasokan, sementara kebutuhan jagung untuk industri dan peternak tetap dapat terpenuhi.

Rakor tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret terkait tata niaga dan mekanisme perdagangan jagung di Gorontalo, sehingga stabilitas harga dapat dijaga tanpa mengabaikan kepentingan petani maupun pelaku usaha.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *