TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai mengkaji perubahan konsep pengelolaan wisata Hiu Paus (Whale Shark) Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, dari destinasi wisata massal menjadi wisata premium.
Salah satu usulan yang mencuat adalah kenaikan tarif masuk hingga dua kali lipat sebagai upaya mendukung konservasi satwa sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, mengatakan tarif kunjungan yang saat ini berkisar Rp500 ribu per orang dinilai masih terlalu rendah sehingga jumlah wisatawan terus meningkat setiap harinya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar interaksi antara wisatawan dan hiu paus tidak semakin padat.
“Kalau boleh, hiu paus di sini naik kelas. Jadi yang sekarang bayar sekitar Rp500 ribu, saya usul naik menjadi Rp1 juta per orang,” ujar Sultan.
Tak hanya tarif masuk, pemerintah juga mengusulkan penyesuaian tarif transportasi laut. Perahu kaca yang saat ini dikenakan tarif sekitar Rp550 ribu diusulkan menjadi Rp1,5 juta, sedangkan tarif perahu biasa yang berkisar Rp100 ribu diusulkan naik menjadi Rp500 ribu.
Sultan menjelaskan, konsep wisata premium diharapkan mampu mengurangi kepadatan pengunjung tanpa mengurangi pendapatan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata hiu paus.
“Jangan lagi menjadi wisata massal, tetapi wisata eksklusif. Pendapatannya bisa tetap sama bahkan lebih tinggi meski jumlah pengunjung berkurang,” katanya.
Selain alasan ekonomi, usulan tersebut juga didorong oleh pertimbangan konservasi. Berdasarkan informasi yang diterima Dinas Pariwisata, hiu paus diduga mulai mengalami kelelahan akibat tingginya intensitas interaksi dengan wisatawan. Bahkan, satwa tersebut dilaporkan beberapa kali terlihat muntah.
“Kalau terlalu capek, saya khawatir nanti dia sakit, menghilang, bahkan mati. Itu yang tidak kita inginkan,” tutur Sultan.
Untuk memastikan kondisi kesehatan hiu paus, Pemerintah Provinsi Gorontalo berencana menggandeng dokter hewan serta Balai Karantina guna melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah pengelolaan destinasi wisata tersebut.
Meski demikian, wacana kenaikan tarif memunculkan sejumlah pertanyaan. Sejumlah pihak menilai, jika tujuan utamanya adalah mengurangi kepadatan pengunjung, terdapat alternatif lain yang dapat diterapkan tanpa membebani wisatawan dengan biaya yang lebih tinggi.
Di berbagai destinasi wisata berbasis konservasi di Indonesia, pengelola umumnya menerapkan sistem kuota kunjungan harian, reservasi daring, hingga pembagian sesi kunjungan. Skema tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan satwa, keberlanjutan ekonomi masyarakat, dan akses publik untuk menikmati objek wisata secara bertanggung jawab.
Menanggapi hal itu, Sultan menegaskan bahwa usulan kenaikan tarif masih sebatas konsep awal dan belum menjadi keputusan resmi. Ia memastikan seluruh kebijakan akan dibahas bersama kelompok pengelola wisata dan para pemangku kepentingan.
“Yang kami tidak mau, ketika hiu paus ini sakit lalu menghilang atau mati, masyarakat juga kehilangan mata pencaharian. Karena itu harus dijaga bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh angka yang disampaikan saat ini masih berupa ilustrasi dalam konsep wisata premium. Keputusan akhir baru akan ditetapkan setelah melalui pembahasan bersama seluruh pihak terkait.
