TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA – Akses jalan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, mulai mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan DPRD Provinsi Gorontalo membawa persoalan akses tersebut ke pemerintah pusat di Jakarta.
Langkah itu dilakukan untuk mempercepat pembahasan kebutuhan pembangunan dan peningkatan akses jalan yang selama ini menjadi salah satu persoalan masyarakat di kawasan Pinogu.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail hadir bersama jajaran Pemprov Gorontalo dalam pertemuan dengan pemerintah pusat. Pemkab Bone Bolango dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Thomas Mopili turut terlibat dalam pembahasan tersebut.
Kolaborasi lintas pemerintahan itu menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan Jalan Pinogu tidak hanya dibahas di tingkat daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Di Kementerian Kehutanan, rombongan pemerintah daerah diterima Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko.
Pertemuan berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Salah satu pokok pembahasan yakni persetujuan pemanfaatan kawasan untuk pembangunan Jalan Pinogu.
Selain itu, pemerintah daerah juga membahas rencana peningkatan lebar jalan dari kondisi saat ini yang disebut sekitar dua meter menjadi enam meter.
Panjang ruas jalan yang dibahas mencapai kurang lebih 42 kilometer.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Thomas Mopili mengatakan pembahasan bersama Dirjen KSDAE telah memasuki tahap sekitar 90 persen.
Menurut dia, keterlibatan langsung berbagai pihak menjadi penting agar persoalan akses masyarakat Pinogu dapat diperjuangkan secara bersama-sama.
“Pak Gubernur benar-benar memperjuangkan proyek Jalan Pinogu ini. Beliau ingin memastikan bagaimana sulitnya masyarakat melintasi jalan yang ada di Pinogu,” kata Thomas.
Thomas menilai pembangunan jalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar.
Karena itu, menurut dia, komunikasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat perlu terus dilakukan hingga tahapan pembangunan dapat direalisasikan.
Pemkab Bone Bolango Sambut Dukungan Pemprov
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyambut positif keterlibatan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperjuangkan akses jalan menuju Pinogu.
Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa mengatakan dukungan tersebut menjadi dorongan penting bagi pemerintah kabupaten dalam menyiapkan berbagai kebutuhan teknis.
“Ini adalah dukungan luar biasa untuk masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango. Tentu tugas pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyiapkan hal-hal yang sifatnya teknis terkait bagaimana proyek jalan ini kita tingkatkan menjadi jalan status kabupaten,” ujar Sekda Bone Bolango Iwan Mustapa.
Menurut Iwan, peningkatan status jalan menjadi salah satu bagian yang perlu dipersiapkan pemerintah kabupaten seiring dengan pembahasan pembangunan akses Pinogu.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi, Pemkab Bone Bolango dapat melakukan penyiapan teknis yang diperlukan untuk mendukung proses pembangunan.
Tak Hanya Soal Kawasan Hutan
Pembahasan Jalan Pinogu tidak berhenti pada persoalan pemanfaatan kawasan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo juga akan mengawal kebutuhan pembiayaan pembangunan jalan melalui koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Langkah tersebut dilakukan agar pembahasan Jalan Pinogu dapat berjalan secara menyeluruh, mulai dari aspek kawasan, teknis pembangunan hingga dukungan pembiayaan.
Rencana peningkatan lebar jalan menjadi enam meter dengan panjang sekitar 42 kilometer diharapkan dapat memberikan akses yang lebih memadai bagi masyarakat Pinogu.
Kolaborasi antara Pemprov Gorontalo, Pemkab Bone Bolango dan DPRD Provinsi Gorontalo juga menjadi bagian dari strategi membawa kebutuhan daerah langsung ke pemerintah pusat.
Dengan pembahasan yang disebut telah mencapai sekitar 90 persen di Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah kini perlu melanjutkan koordinasi untuk memastikan tahapan berikutnya dapat berjalan.
Upaya tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan akses Pinogu menjadi agenda yang diperjuangkan lintas pemerintahan, dengan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama.
