TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Polemik Musyawarah Provinsi (Musprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Gorontalo kembali memanas. Mantan Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Gorontalo Bidang Perizinan, Investasi, dan Pengembangan Ekspor, Jasin Mohammad, meminta Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie segera mengevaluasi dan mengganti karateker Kadin Gorontalo, Yuliandre Darwis.
Permintaan tersebut disampaikan Jasin menyusul sejumlah persoalan yang menurutnya muncul dalam proses pelaksanaan Musyawarah Kadin Kabupaten/kota hingga persiapan pelaksanaan Musprov Kadin Gorontalo.
Jasin menilai keberadaan karateker seharusnya menjadi bagian dari proses penataan organisasi dan memastikan agenda Mukab/Muskot dan Musprov berjalan sesuai ketentuan organisasi.
Namun, menurut dia, cara kerja karateker Kadin Gorontalo justru menimbulkan persoalan baru di tengah dinamika organisasi Kadin di daerah.
Jasin bahkan menyoroti aspek etika dalam menjalankan amanah sebagai karateker.
Ia menilai komunikasi dengan pemerintah daerah semestinya dilakukan, terutama karena Kadin memiliki posisi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Menurut Jasin, pelaksanaan Mukab/Muskot dan Musprov tidak cukup hanya disiapkan dari sisi internal organisasi.
Koordinasi dengan pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun Pemerintah Kota Gorontalo, menurutnya penting dilakukan agar agenda organisasi tersebut berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Ini yang saya sesalkan mewakili teman-teman kadin Gorontalo, bahwa, karateker tidak pernah mendatangi kantor kandin Gorontalo setidaknya bisa bersilaturahmi,” tegas Jasin. Kamis,17/09/26.
Bagi Jasin, kunjungan dan komunikasi dengan jajaran Kadin Gorontalo bukan sekadar persoalan seremoni.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk membangun komunikasi sekaligus memahami kondisi organisasi Kadin di daerah sebelum mengambil keputusan terkait pelaksanaan Musprov.
Ia juga mempertanyakan pola komunikasi karateker dengan para pemangku kepentingan di Gorontalo.
Jasin menegaskan, Kadin memiliki dasar hukum yang jelas sebagai organisasi dunia usaha. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai dasar keberadaan Kadin di Indonesia.
Selain itu, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin telah memperoleh persetujuan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022. Keputusan tersebut menjadi dasar persetujuan pemerintah terhadap perubahan AD/ART hasil Musyawarah Nasional Khusus Kadin.
Dengan dasar hukum dan struktur organisasi tersebut, Jasin menilai setiap pelaksanaan agenda organisasi, termasuk Musprov, perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku serta tata kelola organisasi.
Ia meminta Kadin Indonesia tidak hanya melihat laporan dari karateker, tetapi juga mendengar secara langsung kondisi dan aspirasi Kadin Gorontalo.
Permintaan itu semakin kuat setelah Jasin mengaku memperoleh informasi bahwa pihak karateker menyampaikan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia bahwa kondisi Kadin Gorontalo baik-baik saja dan Musprov akan tetap dilaksanakan.
Menurut Jasin, informasi tersebut perlu diklarifikasi dengan kondisi yang berkembang di lapangan.
Ia menyatakan akan mendatangi Jakarta dalam waktu dekat untuk menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada jajaran Kadin Indonesia, khususnya Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie.
Langkah itu dilakukan Jasin untuk menyampaikan apa yang menurutnya menjadi persoalan dalam proses pelaksanaan Musprov Kadin Gorontalo.
“Yuliandre Darwis dan teman-teman karateker lainnya justru membuat kegaduhan, dan hal ini saya akan sampaikan ke ketum Anin,” jelas Jasin.
Menurut Jasin, persoalan Musprov Kadin Gorontalo tidak seharusnya berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Ia berharap Kadin Indonesia mengambil langkah evaluasi terhadap pelaksanaan tugas karateker dan memastikan seluruh proses organisasi berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga meminta agar keputusan terkait Musprov tidak hanya didasarkan pada laporan sepihak.
Jasin berharap Kadin Indonesia dapat membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan di Gorontalo, sehingga persoalan organisasi dapat diselesaikan melalui mekanisme internal yang transparan.
Bagi Jasin, penyelesaian persoalan tersebut penting bukan hanya untuk kepentingan kepengurusan Kadin, tetapi juga untuk menjaga posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menilai Kadin Gorontalo membutuhkan kepengurusan yang mampu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh elemen organisasi.
Karena itu, Jasin menegaskan kembali permintaannya kepada Anindya N. Bakrie untuk mengevaluasi keberadaan karateker Kadin Gorontalo.
Ia berharap persoalan yang muncul menjelang Musprov dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan tidak semakin melebar menjadi polemik terbuka.
Rencana Jasin untuk datang ke Jakarta pun menjadi langkah lanjutan untuk menyampaikan secara langsung kondisi yang menurutnya terjadi di Kadin Gorontalo.
Pertemuan tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi ruang klarifikasi antara laporan karateker dengan aspirasi pihak-pihak di daerah yang mempertanyakan proses pelaksanaan Musprov Kadin Gorontalo.
