Jasin Mohammad Ikut Rakor Jagung, Kepastian Harga Petani dan Ancaman Sanksi Jadi Perhatian

TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Dinamika harga jagung di Provinsi Gorontalo menjadi perhatian pemerintah dan pelaku usaha. Di tengah harga jagung yang mencapai Rp7.200 per kilogram untuk kadar air 16 persen, muncul persoalan terkait penerapan harga acuan pemerintah dan ancaman sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga pangan.

Persoalan tersebut menjadi agenda penting dalam Rapat Koordinasi (Rakor) stabilitas harga jagung yang berlangsung Senin, 16 November 2026, pukul 11.00 WITA, di Ruang Dulohupa, Kantor Gubernur Gorontalo.

Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia (Pejagindo) Perwakilan Gorontalo, Jasin Mohammad, mengikuti pertemuan bersama Asisten 2 Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dinas Pertanian, Bulog Gorontalo, serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo.

Rakor tersebut digelar untuk membahas stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pembelian jagung di tingkat petani.

Ketua Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo Kombes Pol. Dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H, turut serta mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral. Kegiatan ini dilaksanakan guna memastikan stabilitas harga, ketersediaan stok termasuk jagung, serta pengawasan distribusi bahan pokok penting di wilayah Provinsi Gorontalo tetap aman dan terkendali.

Perhatian terhadap persoalan ini semakin menguat setelah terbit Surat Edaran Badan Pangan Nasional Nomor 457 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga pangan pokok tertentu.

Surat edaran yang ditetapkan di Jakarta pada 10 November 2026 itu ditandatangani Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, Brigjen Pol. Hermawan, S.I.K., M.M.

Dalam ketentuannya, pelaku usaha diwajibkan mematuhi regulasi harga pangan yang telah ditetapkan pemerintah. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Baca Juga :  BI Gorontalo Sabet Predikat Gold Nasional, 1.500 Keluarga Jadi Sasaran LEBEGACOR

Kebijakan tersebut menjadi perhatian pelaku usaha jagung karena penerapannya berkaitan langsung dengan aktivitas perdagangan dan penyerapan hasil panen petani.

Jasin Mohammad berharap rakor tersebut dapat menghasilkan kejelasan mengenai penerapan harga acuan dan ketentuan sanksi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam tata niaga jagung di Gorontalo.

suarakan Aspirasi Petani, Ketua Pejagindo Gorontalo Hadiri Rapat Koordinasi
Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia (Pejagindo) Perwakilan Gorontalo, Jasin Mohammad, menyampaikan langsung berbagai aspirasi dan kondisi riil para petani jagung di lapangan dalam forum Rapat Koordinasi.

“Kebijakan pemerintah tentu perlu kita hormati, tetapi pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan kondisi perdagangan di lapangan, sehingga petani tetap mendapatkan kepastian harga dan pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya sesuai aturan,” ujar Jasin.

Menurutnya, stabilitas harga jagung tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian pasar, keberlangsungan usaha, serta perlindungan terhadap pendapatan petani.

“Mengenai harga pembelian 5.500 ka 18 sd 20 % dan penjualan tdk melebihi 5.800 sedangkan ongkos produksi pengolahan pengeringan jagung sebesar Rp. 550 per kg,” kata Jasin.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan petani, peternak ayam, dan konsumen. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljady D. Mario, saat menjelaskan kebijakan harga acuan pembelian dan penjualan jagung.

Muljady mengatakan, ketiga kelompok tersebut memiliki kepentingan berbeda. Petani mengharapkan harga jual jagung setinggi mungkin untuk memperoleh keuntungan yang layak. Sebaliknya, peternak ayam, khususnya peternak mandiri yang sebagian masuk kategori UMKM, menginginkan harga jagung lebih rendah karena menjadi salah satu bahan utama pakan ternak.

Baca Juga :  Aldi Andalan Uloli Paparkan Pentingnya UMKM bagi Ekonomi Gorontalo di Talk Show Zenfest UNG

Sementara itu, konsumen berharap harga daging dan telur ayam tetap terjangkau. Sebab, kenaikan harga jagung berpotensi meningkatkan biaya produksi pakan ternak yang kemudian berdampak pada harga jual produk peternakan.

“Peternak ayam terutama peternak ayam mandiri yang notabene masuk klasifikasi sebagian UMKM mengharapkan jagung serendah mungkin. Nah, dia akan tersenyum kalau harga jagung serendah mungkin. Jadi, dia bisa membeli bahan pakan untuk ternaknya semurah mungkin,” jelas Muljady.

Untuk mempertemukan kepentingan tersebut, pemerintah menetapkan harga acuan pembelian dan penjualan jagung. Muljady menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku sejak 2024, harga acuan pembelian jagung ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram, sedangkan harga acuan penjualan sebesar Rp5.800 per kilogram.

Namun, penerapan ketentuan harga tersebut perlu memperhatikan kondisi aktual di lapangan, terutama ketika petani menghadapi kemarau panjang.

Muljady mengungkapkan, kondisi cuaca saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi petani karena membutuhkan upaya lebih besar untuk mempertahankan tanaman hingga masa panen.

“Petani kita ini kebetulan sedang berhadapan dengan kemarau panjang. Nah, kemarau panjang ini tentu butuh effort atau upaya lebih dalam menjaga pertanamannya bisa dipanen,” ungkapnya.

Baca Juga :  Penampilan Rifli Katili Bawakan "Kebyar-Kebyar" Curi Perhatian di Lomba Vokalia OPD

Kondisi tersebut turut memengaruhi ketersediaan jagung di pasaran. Ketika produksi berkurang sementara permintaan tetap tinggi, harga jagung cenderung mengalami kenaikan.

Muljady menyebutkan, harga jagung di tingkat lapangan saat ini berada pada kisaran Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram. Menurutnya, pergerakan harga komoditas tersebut sangat dinamis karena mengikuti hukum permintaan dan penawaran.

“Pada saat off season seperti sekarang, kemarau panjang, pertanamannya tidak banyak di lapangan dan tentu harga akan naik,” katanya.

Ia juga menggambarkan besarnya aktivitas perdagangan jagung di Gorontalo. Pada masa panen raya, transaksi jagung di gudang-gudang penampungan bahkan dapat mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per hari.

Besarnya nilai transaksi tersebut menunjukkan tingginya permintaan terhadap jagung asal Gorontalo, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pasar di luar daerah.

Karena itu, penerapan kebijakan harga acuan perlu mempertimbangkan kondisi produksi, ketersediaan pasokan, serta dinamika perdagangan di lapangan.

Melalui rakor tersebut, Jasin berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme penerapan regulasi harga dan sanksi bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan petani tetap memperoleh kepastian pasar dan harga yang layak.

Koordinasi antara pemerintah, petani, pedagang, dan produsen jagung diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi, keberlangsungan usaha, dan perlindungan terhadap pendapatan petani di Provinsi Gorontalo.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *