Tabayyun.co.id, Gorontalo – Polemik di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Gorontalo terus bergulir. Kali ini, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perizinan, Investasi, Pengembangan Ekspor dan Pasar Modal Kadin Gorontalo, Jasin Mohammad, angkat bicara menanggapi pernyataan Wakil Ketua OKK Kadin Gorontalo, Ramdan Datau, yang menyebut adanya oknum pembuat gaduh di internal organisasi.
Jasin menilai, pernyataan tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah publik maupun internal Kadin. Ia justru menegaskan bahwa kegaduhan yang terjadi saat ini bukan tanpa sebab, melainkan akibat dari tidak berjalannya mekanisme organisasi secara optimal, khususnya terkait pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov).
“Kalau berbicara soal gaduh, kita harus jujur melihat akar persoalannya. Ini bukan soal siapa yang membuat gaduh, tapi karena sejak Oktober panitia Musprov sudah dibentuk, namun tidak pernah melaksanakan rapat,” ujar Jasin.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi titik awal munculnya berbagai spekulasi di internal organisasi, termasuk isu perpanjangan masa jabatan Ketua Kadin Gorontalo, Muhalim Litty.
Soroti Mandeknya Kinerja Panitia Musprov
Jasin menjelaskan, panitia Musprov yang telah dibentuk seharusnya langsung bekerja mempersiapkan agenda penting organisasi. Namun faktanya, hingga melewati batas waktu pelaksanaan Musprov pada Desember 2025, tidak ada langkah konkret yang dilakukan.
“Organisasi ini bukan milik pribadi. Ini tempat kita berhimpun. Kalau panitia sudah dibentuk tapi tidak pernah rapat, wajar kalau kemudian muncul dinamika dan pertanyaan dari pengurus,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlambatan pelaksanaan Musprov telah menimbulkan ketidakpastian, baik terkait kelanjutan kepengurusan maupun arah organisasi ke depan.
Delegasi Kepemimpinan Jadi Sorotan
Dalam keterangannya, Jasin juga menyinggung kondisi Ketua Kadin Gorontalo yang sedang sakit. Ia menyampaikan bahwa dalam situasi tersebut seharusnya ada pendelegasian tugas agar agenda organisasi tetap berjalan.
“Kita memahami kondisi ketua umum. Tapi secara organisasi, seharusnya ada delegasi untuk menjalankan Musprov. Itu yang tidak terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, ketidakjelasan tersebut kemudian berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan di internal Kadin.
Klarifikasi Isu Perpanjangan dan Hasil Konsultasi ke Kadin Indonesia
Menanggapi isu perpanjangan masa jabatan, Jasin mengungkapkan bahwa dirinya telah mengambil inisiatif untuk berkonsultasi langsung dengan pimpinan Kadin Indonesia guna mendapatkan kejelasan.
Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku bertemu dengan sejumlah tokoh Kadin Indonesia, termasuk Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie dan jajaran pengurus lainnya.
“Dari hasil komunikasi itu disampaikan bahwa bukan hanya Gorontalo, ada beberapa provinsi yang diberikan tambahan waktu untuk melaksanakan Musprov,” jelasnya.
Ia menyebutkan, Provinsi Gorontalo termasuk dalam daerah yang diberikan perpanjangan waktu hingga 30 Mei 2026 untuk menyelenggarakan Musprov.
Namun demikian, Jasin menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi berupa Surat Keputusan (SK) dari Kadin Indonesia.
“Kita tidak boleh berspekulasi. Kita tunggu keputusan resmi. Jangan sampai muncul narasi yang justru memperkeruh suasana,” katanya.
Bantah Tudingan Pembuat Gaduh
Menanggapi pernyataan Ramdan Datau soal adanya oknum pembuat gaduh, Jasin justru menilai bahwa kegaduhan muncul karena tidak dijalankannya fungsi organisasi dengan baik.
“Kalau dibilang ada yang membuat gaduh, justru yang membuat gaduh itu karena tidak ada rapat sejak Oktober. Itu fakta yang harus kita akui bersama,” tegasnya.
Ia juga menyinggung adanya narasi ancaman pemecatan yang beredar di internal organisasi. Menurutnya, hal tersebut tidak sejalan dengan semangat organisasi yang menjunjung tinggi aturan.
“Jangan sedikit-sedikit mengancam pecat. Kita ini organisasi yang punya AD/ART. Semua harus merujuk pada aturan, bukan kepentingan sesaat,” tambahnya.
Dorong Kadin Kembali ke Jalur Organisasi
Lebih jauh, Jasin mengajak seluruh pengurus untuk kembali fokus pada tujuan utama organisasi, yakni sebagai wadah berhimpun dunia usaha, bukan menjadi ruang konflik internal.
Ia menegaskan bahwa dinamika yang terjadi saat ini harus menjadi momentum evaluasi untuk memperbaiki tata kelola organisasi ke depan.
“Kita semua punya tanggung jawab menjaga marwah Kadin. Jangan sampai organisasi ini terpecah hanya karena miskomunikasi dan kepentingan tertentu,” ujarnya.
Harapan Penyelesaian dan Konsolidasi
Di akhir pernyataannya, Jasin berharap polemik yang terjadi dapat segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sehat dan transparan. Ia juga mendorong agar seluruh pihak mengedepankan dialog dan konsolidasi.
“Kita tunggu saja keputusan dari pusat, lalu kita konsolidasikan kembali organisasi ini. Yang penting, semua harus kembali ke aturan,” pungkasnya.
