Penulis: Ikrar Setiawan Akasse
Pemerhati Demokrasi
TABAYYUN.CO.ID, Opini — Perceraian bukan sekadar tentang dua orang dewasa yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan.
Di balik keputusan itu, ada anak-anak yang mungkin tidak pernah menyetujui apa pun, tetapi harus menanggung dampaknya.
Ketika ayah dan ibu bertengkar, anak sering kali hanya menjadi penonton. Ketika rumah tangga akhirnya benar-benar berpisah, anak bahkan bisa berada dalam posisi sulit: ikut ayah atau ibu? Tinggal di rumah siapa? Masih bisa bertemu keduanya? Dan pertanyaan yang paling menyayat hati: “Apakah Ayah dan Ibu masih menyayangi saya?”
Anak tidak memahami politik orang dewasa.
Anak hanya mengerti bahasa kehilangan.
Ironisnya, situasi semacam ini terkadang hadir dalam bingkai pemerintahan.
Ketika seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diusung rakyat sebagai satu pasangan kemudian mengalami “pecah kongsi”, masyarakat seolah menjadi anak yang berdiri di tengah dua orang tua.
Dahulu mereka datang bersama.
Bergandengan tangan meminta kepercayaan rakyat. Menawarkan visi dan misi yang sama. Meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah satu paket kepemimpinan yang siap bekerja untuk kepentingan publik.
Rakyat kemudian memilih mereka.
Namun, ketika hubungan politik itu retak, masyarakat justru disuguhi sikap saling berseberangan, sindiran, bahkan pertentangan terbuka.
Lalu rakyat harus bertanya:
“Kami harus ikut siapa?”
Pertanyaan itu sederhana, tetapi sesungguhnya sangat serius.
Sebab pemerintahan bukanlah rumah tangga pribadi.
Ada ribuan, bahkan jutaan masyarakat yang menggantungkan harapan pada stabilitas kepemimpinan. Ada pelayanan publik yang harus tetap berjalan. Ada anggaran yang harus dikelola. Ada pembangunan yang harus dilanjutkan. Dan ada kepentingan masyarakat yang tidak pernah mengenal istilah pecah kongsi.
Rakyat tidak memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyaksikan pertengkaran mereka.
Rakyat memilih agar mereka bekerja.
Jika terjadi perbedaan pendapat, tentu itu sesuatu yang wajar. Demokrasi memang lahir dari perbedaan pandangan.
Namun, perbedaan tidak semestinya berubah menjadi arena pertarungan ego yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan publik.
Seperti halnya dalam keluarga yang bercerai, orang tua boleh berpisah sebagai pasangan. Tetapi mereka tetap memiliki tanggung jawab sebagai orang tua.
Begitu pula dalam pemerintahan.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah boleh berbeda pandangan secara politik. Bahkan, hubungan keduanya bisa saja tidak lagi harmonis.
Namun, selama mandat rakyat masih melekat, keduanya tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemerintahan berjalan dan masyarakat tidak menjadi korban dari konflik tersebut.
Sebab rakyat bukan anak yang harus memilih salah satu orang tuanya.
Rakyat adalah pemilik mandat demokrasi.
Karena itu, ketika dua pemimpin berselisih, persoalannya bukan siapa yang paling keras berbicara.
Bukan pula siapa yang paling sering tampil di media.
Dan bukan siapa yang paling pandai membangun narasi.
Pertanyaan rakyat sebenarnya jauh lebih sederhana:
Siapa yang tetap menjaga pelayanan publik?
Siapa yang menghormati aturan?
Siapa yang mampu menahan ego pribadi?
Dan siapa yang bersedia menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme yang semestinya?
Sebab pada akhirnya, jabatan hanyalah sementara.
Hari ini seseorang menjadi Kepala Daerah, tetapi suatu saat mandat itu akan berakhir. Hari ini seseorang menjadi Wakil Kepala Daerah, beberapa tahun kemudian ia kembali menjadi warga biasa.
Yang tersisa bukanlah jabatan.
Yang akan diingat masyarakat adalah bagaimana mereka menggunakan kekuasaan ketika mendapat mandat.
Jangan sampai anak-anak menjadi korban ketika orang tua bercerai.
Dan jangan sampai rakyat menjadi korban ketika pemimpin mengalami “pecah kongsi.”
Keduanya memiliki pelajaran yang sama:
Ketika dua orang dewasa gagal menyelesaikan perbedaan, jangan biarkan mereka menyeret anak-anak ke dalam pertengkaran.
Dalam keluarga, anak-anak membutuhkan cinta.
Dalam pemerintahan, rakyat membutuhkan pelayanan.
Ketika pemimpin mulai berjalan di jalan yang berbeda, ingatlah bahwa ini bukan semata-mata persoalan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Ada kepentingan yang jauh lebih besar dari sekadar pertarungan politik.
Yaitu rakyat.
Karena rakyat tidak pernah memilih untuk menjadi korban dari pertengkaran para pemimpinnya.
Maka jangan biarkan rakyat berdiri di tengah-tengah, kebingungan, lalu bertanya:
“Jika kalian tidak lagi berjalan bersama, lalu siapa yang seharusnya kalian perjuangkan: jabatan atau kami?”
