Tabayyun.co.id, GORONTALO — Polemik penunjukan karateker Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kabupaten Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara kembali mencuat.
Wakil Ketua Kadin Provinsi Gorontalo bidang perizinan, investasi, ekspor, dan pasar modal, Jasin, menyampaikan keresahan atas belum adanya kejelasan Surat Keputusan (SK) karateker untuk tiga wilayah tersebut.
Ia menilai prosesnya tidak transparan. Menurut Jasin, belum pernah ada rapat resmi yang menjelaskan siapa yang ditugaskan sebagai karateker. Ia meminta Kadin Provinsi segera mempertemukan pengurus kabupaten/kota dengan struktur provinsi agar tidak terjadi perbedaan tafsir mengenai legitimasi organisasi.
Jasin menegaskan sejumlah daerah masih menganggap kepengurusan lama yang sah, sementara Kadin Provinsi memandang wilayah tersebut sudah berada di bawah karateker.
Ia menyebut pertemuan terbuka akan membantu menyelaraskan pemahaman di antara kedua sisi.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip keterbukaan dalam organisasi. “Sekarang era transparansi. Jika ada kesalahan lalu dibetulkan maka pembetulan itu perlu diterima dengan bijak. Mempertahankan kesalahan dan menabrak aturan hanya menunjukkan sikap yang tidak dewasa,” ujarnya.
Menurut Jasin, persoalan ini muncul karena pengurus belum sempat duduk bersama. Penyamaan pandangan, kata dia, harus kembali merujuk pada aturan dasar organisasi.
“Penyamaan persepsi harus kembali pada AD ART dan PO sebagai rujukan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dinamika dalam organisasi merupakan hal biasa. Perbedaan sikap juga dianggap wajar, selama semuanya tetap berada dalam koridor kepengurusan yang sah.
“Perbedaan pilihan juga biasa. Yang penting semua pihak tetap berada dalam satu kesatuan dan menjunjung AD ART sebagai dasar,” kata Jasin.
